Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Hadiri Rapat Sinergitas Penataan Tambang MBLB Bersama KPK dan Pemprov Jawa Barat
BANDUNG, Update Cerita Indonesia — Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menghadiri kegiatan sinergitas penataan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di wilayah Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang digelar di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Kamis (23/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang), Inspektur Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta perwakilan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, dan dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Jawa Barat. Fokus utama rapat adalah penataan dan pengelolaan sektor tambang MBLB, yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi, sekaligus berdampak besar terhadap lingkungan dan penerimaan daerah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, menjelaskan bahwa kehadiran KPK bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi serta mempercepat langkah deteksi, pengawasan, dan penindakan terhadap potensi pelanggaran di sektor pertambangan.
“Salah satu aktivitas penambangan MBLB yang tak termanfaatkan tentu berdampak buruk terhadap keseimbangan lingkungan dan dapat menimbulkan bencana alam. Maka, penataan tata ruang di Jawa Barat merupakan langkah strategis,”ujar Bahtiar.
Lebih lanjut, Bahtiar menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan tambang, sebagai langkah untuk mencegah penyimpangan, kerusakan lingkungan, dan kebocoran pendapatan daerah. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif organisasi perangkat daerah (OPD) serta pelaku usaha untuk taat pada regulasi yang berlaku.
“Saya harap para perangkat daerah terkait serta pelaku usaha dapat bersikap proaktif dalam mengurus perizinan sesuai aturan yang berlaku,”tandas Bahtiar.(F)