Usulan 1.000 Bioskop Desa Tuai Pro-Kontra, DPR Sebut Demi Pemerataan Akses Film Nasional
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Usulan pembangunan 1.000 bioskop desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas di media sosial.
Gagasan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang, dalam forum rapat DPR sebagai bagian dari upaya pemerataan akses perfilman nasional hingga ke daerah.
Usulan itu langsung menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian pihak menilai anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.
Namun di sisi lain, tidak sedikit yang mendukung rencana tersebut karena dinilai berpotensi membuka peluang baru bagi perkembangan industri kreatif, pelaku UMKM daerah, hingga ruang hiburan masyarakat di wilayah pedesaan.
Dalam pembahasan di DPR, pembangunan bioskop desa disebut tidak hanya bertujuan menghadirkan akses hiburan, tetapi juga menjadi strategi pemerataan distribusi film nasional.
Selain itu, program tersebut diharapkan dapat membantu rumah produksi kecil dan sineas lokal yang selama ini kesulitan bersaing mendapatkan jadwal tayang di jaringan bioskop besar.
Pendukung program menilai keberadaan bioskop desa dapat menjadi ruang promosi budaya lokal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar melalui sektor kuliner, perdagangan, dan industri kreatif lainnya.
Meski demikian, sejumlah kalangan meminta pemerintah melakukan kajian matang terkait efektivitas penggunaan anggaran, kesiapan infrastruktur desa, hingga mekanisme pengelolaan agar program tersebut tidak membebani keuangan negara.
Perdebatan mengenai usulan pembangunan bioskop desa pun terus berkembang di ruang publik dan menjadi perhatian masyarakat menjelang pembahasan APBN 2027.(Man)