Under Invoicing Diduga Sudah Berlangsung Puluhan Tahun, Pemerintah Diminta Bongkar Mafia Ekspor
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Dugaan praktik manipulasi data ekspor kembali menjadi perhatian publik setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku membawa laporan terkait sejumlah perusahaan crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan praktik under invoicing saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Praktik under invoicing merupakan modus dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari sektor pajak maupun devisa disebut ikut berkurang secara signifikan.
Selain sektor CPO, dugaan praktik serupa juga disebut ditemukan pada komoditas batu bara yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan ekspor Indonesia.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyebut dugaan permainan ekspor tersebut diperkirakan telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menilai praktik itu sebagai bentuk penipuan yang merugikan negara dan menghambat optimalisasi kekayaan nasional.
Presiden bahkan mengungkap potensi kerugian negara akibat dugaan manipulasi ekspor tersebut mencapai sekitar Rp15.400 triliun. Angka fantastis itu langsung memicu perhatian publik dan menjadi perbincangan luas di berbagai platform media sosial.
“Kalau benar terjadi selama ini, berarti ada kekayaan negara yang hilang dalam jumlah sangat besar,” ujar Presiden dalam pernyataannya.
Pengamat ekonomi menilai praktik under invoicing berpotensi merugikan negara tidak hanya dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga berdampak terhadap cadangan devisa, transparansi perdagangan, hingga akurasi data ekspor nasional.
Di sisi lain, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk membuka hasil investigasi secara transparan dan menindak tegas perusahaan maupun pihak yang terbukti terlibat. Publik juga menyoroti pentingnya pengawasan lintas kementerian, termasuk sistem pelaporan ekspor dan transaksi perdagangan internasional.
Kasus ini kembali memunculkan sorotan terhadap dugaan keberadaan mafia ekspor yang selama bertahun-tahun disebut bermain dalam sektor komoditas strategis Indonesia. Kini masyarakat menanti langkah konkret pemerintah dalam membongkar dugaan praktik manipulasi yang disebut merugikan negara dalam jumlah besar tersebut.(Syah)