Teddy Buka Data, Biaya Tambahan Lawatan Presiden Ditanggung Pribadi Prabowo
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi terkait kritik yang menyebut intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto berpotensi membebani anggaran negara.
Menurut Teddy, seluruh kelebihan biaya yang melampaui anggaran resmi negara dalam pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan prinsip efisiensi dalam setiap agenda kenegaraan.
Selain itu, Teddy mengungkapkan bahwa jumlah anggota rombongan kepresidenan yang menyertai Presiden dalam kunjungan luar negeri telah dikurangi secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
"Jika pada masa lalu jumlah rombongan dalam satu kunjungan bisa mencapai lebih dari 120 orang, saat ini hanya berkisar antara 50 hingga 60 orang," jelas Teddy.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah tanpa mengurangi efektivitas diplomasi yang dijalankan Presiden di tingkat internasional.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap kritik yang sebelumnya dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Dino menilai frekuensi lawatan luar negeri Presiden cukup tinggi dan menyarankan agar sebagian komunikasi dengan para pemimpin dunia dapat dilakukan melalui video conference atau sambungan telepon guna menekan biaya.
Menanggapi kritik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa diplomasi internasional yang dilakukan Presiden Prabowo tetap mengedepankan prinsip efisiensi sekaligus berorientasi pada hasil yang konkret bagi kepentingan nasional.
Pemerintah juga menilai pertemuan langsung dengan para pemimpin negara memiliki nilai strategis dalam memperkuat hubungan bilateral, membuka peluang investasi, memperluas kerja sama ekonomi, serta memperjuangkan berbagai kepentingan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Istana memastikan bahwa setiap agenda kunjungan luar negeri Presiden telah melalui perencanaan dan pertimbangan yang matang, baik dari aspek manfaat diplomatik maupun efisiensi penggunaan anggaran negara.
Dengan penjelasan tersebut, pemerintah berharap publik memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan diplomasi luar negeri Presiden serta berbagai langkah efisiensi yang telah diterapkan dalam setiap perjalanan kenegaraan.
(Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia)Editor: Redaksi Update Cerita Indonesia