Soroti 11 Juta PBI Dinonaktifkan, Zaenul Munasichin Dorong Kepesertaan BPJS Sukabumi Tembus 80 Persen
SUKABUMI, Update Cerita Indonesia — Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zaenul Munasichin, menggelar kegiatan sosialisasi tata kelola pelayanan kesehatan rujukan bersama BPJS Kesehatan di kawasan Wisata Masjid Perahu, Kampung Sikup, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta yang berasal dari tiga kecamatan, yakni Cicurug, Cidahu, dan Parungkuda. Hadir pula sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda yang turut mengikuti kegiatan secara interaktif.
Dalam kegiatan tersebut, Zaenul menyampaikan sejumlah program yang menjadi fokus sosialisasi bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI. Program tersebut meliputi sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bersama Kementerian Kesehatan, sosialisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan, serta sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional.
“Hari ini saya dari Komisi IX DPR RI Fraksi PKB menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bersama mitra kami. Ada tiga program yang kita sampaikan, pertama dengan Kementerian Kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS agar masyarakat semakin menguatkan perilaku hidup sehat,” ujar Zaenul kepada wartawan.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program JKN yang sempat menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, sosialisasi tersebut juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemutakhiran data peserta JKN serta prosedur reaktivasi bagi peserta yang kepesertaannya dinonaktifkan.
“Kedua, kami sosialisasi dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait pemutakhiran data peserta JKN. Kemarin sempat ramai karena ada sekitar 11 juta PBI yang dinonaktifkan, sehingga masyarakat perlu tahu alasan penonaktifan dan bagaimana prosedur untuk melakukan reaktivasi agar kepesertaan JKN bisa aktif kembali,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar penonaktifan peserta PBI berkaitan dengan pembaruan data kesejahteraan masyarakat berdasarkan kategori desil ekonomi. Warga yang dinilai sudah mampu secara ekonomi tidak lagi masuk kategori penerima bantuan iuran.
“Penonaktifan itu terkait soal desil. Ada warga yang dianggap sudah mampu sehingga harus keluar dari PBI. Namun kita berharap sebelum dilakukan penonaktifan seharusnya ada sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat,” katanya.
Zaenul juga mengungkapkan bahwa tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi saat ini masih berada di bawah 80 persen, sehingga daerah tersebut masih berstatus Universal Health Coverage (UHC) non prioritas.
Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan daerah yang telah mencapai UHC prioritas dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.
“Kalau di daerah yang sudah UHC prioritas, masyarakat yang mengurus BPJS hari ini maka hari ini juga langsung aktif. Tetapi kalau di daerah yang masih UHC non prioritas seperti Kabupaten Sukabumi, masyarakat yang baru mendaftar harus menunggu sekitar 14 hari baru kepesertaannya aktif,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk terus meningkatkan jumlah kepesertaan aktif BPJS agar mencapai minimal 80 persen sehingga status UHC prioritas dapat diraih.
“Kedepan kita berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi bisa meningkatkan persentase kepesertaan BPJS hingga mencapai 80 persen. Bahkan kita juga akan mendorong ke pemerintah pusat agar kuota PBI untuk Kabupaten Sukabumi bisa ditambah,” ujarnya.
Selain membahas program kesehatan, dalam kegiatan tersebut juga disampaikan sosialisasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Zaenul menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan karena sebelumnya sempat muncul berbagai keluhan dari masyarakat terkait standar menu dalam program tersebut, termasuk pada masa bulan Ramadan.
“Kita juga sosialisasi program Makan Bergizi Gratis karena sebelumnya ada banyak komplain dari masyarakat, terutama terkait standar menu di bulan puasa. Bahkan sempat viral karena dianggap tidak sesuai antara menu yang diberikan dengan nilai harga dari standar Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa program MBG memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
“Program ini sangat baik karena selain untuk mengatasi persoalan stunting atau kekurangan gizi pada anak-anak, juga dapat menggerakkan ekonomi lokal melalui ekosistem rantai pasok pangan untuk dapur program tersebut,” pungkasnya. (Yogi Ramlan)