Satpol PP Jonggol Akan Selidiki Dugaan Urugan Ilegal Proyek Sungai Cipamingkis
BOGOR, Update Cerita Indonesia — Proyek pembangunan Groundsill Sungai Cipamingkis Tahap III di Kecamatan Jonggol yang dikerjakan oleh PT SAC Nusantara kini menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga menggunakan material tanah urugan yang berasal dari galian ilegal, sehingga memunculkan persoalan hukum sekaligus pertanyaan serius mengenai integritas pelaksanaan proyek strategis nasional yang dibiayai oleh keuangan negara.
Dugaan ini juga bersinggungan dengan lemahnya penegakan aturan lalu lintas angkutan tambang di wilayah Kabupaten Bogor. Aktivitas mobilisasi tanah urugan disinyalir berpotensi melanggar ketentuan operasional kendaraan angkutan tambang, serta berdampak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Unit Desa Satpol PP Kecamatan Jonggol, Dadang Yazid Bustomi, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran terkait sumber material tanah urugan yang digunakan dalam proyek tersebut.
“Proyek Sungai Cipamingkis ini merupakan proyek nasional. Ketika ada pekerjaan pengurugan, tentu dibutuhkan tanah urugan. Terkait tanahnya berasal dari mana, kami memang belum mengetahui karena belum ada konfirmasi. Terima kasih atas informasinya, nanti akan kami selidiki,” ujar Dadang. Rabu (17/12/2025)
Ia menegaskan bahwa pemerintah kecamatan tidak akan tinggal diam apabila dalam pelaksanaannya proyek tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Kalau memang merugikan warga atau masyarakat sekitar Jonggol, tentu akan kami tindak. Kami akan telusuri tanah urugannya dari mana dan siapa pihak ketiganya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Dadang menambahkan bahwa meskipun proyek tersebut berstatus proyek strategis nasional, pengawasan tetap akan dilakukan. Apabila ditemukan pelanggaran atau dampak negatif terhadap masyarakat, pemerintah kecamatan dapat mengambil langkah administratif, termasuk bersurat atau menghentikan kegiatan sementara.
“Selama ini belum ada warga yang merasa dirugikan. Namun apabila ke depan ditemukan pelanggaran atau dampak yang merugikan, kami tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan,” tegasnya.
Sorotan publik terhadap proyek ini menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan hukum, serta pengawasan ketat dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, khususnya yang menggunakan anggaran negara dan berdampak langsung terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.(F)