RMB Kritik Pokir DPRD: Anggaran Videotron Dispora Bogor Dinilai Bukan Kepentingan Masyarakat
BOGOR, Update Cerita Indonesia – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Pemerintahan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (5/1/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengkritisi rencana pengadaan videotron, mikrofon, dan sistem tata suara (sound system) oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp100–120 miliar.
Pengadaan tersebut direncanakan melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2026. RMB menilai kebijakan tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak sejalan dengan kebutuhan strategis sektor olahraga maupun kepentingan publik Kabupaten Bogor.
“Rencana pengadaan videotron, mikrofon, dan sound system ini kami nilai tidak memiliki urgensi dan tidak menjawab kebutuhan strategis masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Mahdi, Ketua Resolusi Mahasiswa Bogor, dalam orasinya.
Mahdi menjelaskan bahwa persoalan utama dari rencana pengadaan tersebut tidak semata terletak pada besaran anggaran, melainkan pada penetapan skala prioritas penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, Pokir DPRD sejatinya merupakan instrumen penyaluran aspirasi masyarakat agar diwujudkan dalam program yang rasional, berdampak langsung, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Ketika pengadaan videotron justru diposisikan sebagai program prioritas, hal ini mencerminkan penyimpangan dari prinsip penganggaran berbasis kebutuhan dan kebermanfaatan publik,” tegasnya.
RMB menilai bahwa alokasi anggaran dalam jumlah besar seharusnya diarahkan untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi Kabupaten Bogor. Di sektor olahraga, mahasiswa menyoroti masih lemahnya sistem pembinaan atlet, belum optimalnya kesejahteraan atlet, serta keterbatasan sarana dan prasarana olahraga.
“Pembangunan prestasi olahraga tidak bisa dicapai melalui proyek simbolik, tetapi melalui investasi jangka panjang yang menyentuh langsung kebutuhan atlet dan ekosistem pembinaannya,” kata Mahdi.
Selain sektor olahraga, RMB juga menyoroti kebutuhan publik lainnya yang dinilai lebih mendesak, seperti penambahan penerangan jalan umum di wilayah pelosok, peningkatan infrastruktur pendidikan, penyediaan mebel sekolah, serta pemenuhan alat kesehatan di puskesmas yang hingga kini masih mengalami keterbatasan.
“Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi karena berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan, dan kualitas sumber daya manusia,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, RMB menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap rencana pengadaan videotron, mikrofon, dan sound system melalui Pokir DPRD yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor.
Selain itu, RMB menuntut pembatalan pengadaan tersebut dan pengalihan anggaran ke sektor pembinaan atlet, peningkatan kesejahteraan atlet, sarana dan prasarana olahraga, penerangan jalan, infrastruktur pendidikan, serta layanan kesehatan dasar.
RMB juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap rencana pengadaan tersebut guna memastikan tidak adanya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun pelanggaran hukum. Mereka turut mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk mengembalikan mekanisme Pokir pada esensi awalnya sebagai instrumen penyaluran aspirasi rakyat yang objektif, rasional, dan berpihak pada kepentingan publik.
Mahdi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Ia juga menyampaikan rencana aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
“Kami akan melakukan aksi lanjutan pada pekan depan dan akan berlangsung selama satu minggu penuh apabila tuntutan kami tidak direspons,” pungkasnya.(F)