Reses DPRD di Klapanunggal, Warga Kemukakan Aspirasi Ratusan Hektar Lahan Petani di Duga Kena Dampak Perumahan Subsidi
BOGOR, Update Cerita Indonesia – Persoalan irigasi pertanian menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025–2026 Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) II Bogor Timur yang di Gelar di Kantor PGRI Kecamatan Klapanunggal, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan reses yang dihadiri tujuh anggota DPRD Kabupaten Bogor, yakni Ahmad Ansori, Beben Suhendar (Partai Gerindra), Amin Sugandi (Partai Golkar), Rudi Sabana (Partai NasDem), Sulaeman dan Ahmad Fathoni (PKS), serta Junaidi D. Samsudin (PPP) selaku pimpinan tim, menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayahnya.
Salah satu aspirasi disampaikan oleh Sanusri, yang akrab disapa Oking, warga Bojong. Ia mengaku para petani mengalami kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengairi sawah setelah adanya pembangunan Perumahan Subsidi Pesona Kahuripan 13.
Menurut Oking, saluran air Cibarengkok–Cilalai yang berada di sekitar kawasan tersebut diduga mengalami penyempitan dan pendangkalan sehingga aliran air menuju area persawahan tidak lagi optimal.
Ia mengaku telah beberapa kali menyampaikan keluhan kepada pihak pengelola perumahan. Meski disebut pernah dilakukan perbaikan, menurutnya kondisi saluran hingga kini belum memberikan hasil yang diharapkan oleh para petani.
"Lahan yang kekurangan air akibat kondisi ini diperkirakan mencapai sekitar 100 hektare. Tahun ini dampaknya sangat terasa. Sebelum ada pembangunan Perumahan Pesona Kahuripan 13, petani bisa menanam padi hingga tiga kali dalam setahun, bahkan sayuran juga bisa ditanam secara rutin," ujar Oking dalam forum reses.
Melalui forum tersebut, Oking berharap anggota DPRD Kabupaten Bogor dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan yang disampaikan masyarakat dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Bogor maupun pihak pengembang perumahan.
"Kami berharap melalui anggota DPRD sebagai wakil rakyat, persoalan ini dapat disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar ada solusi sehingga masyarakat bisa kembali bertani secara normal," katanya.
Ia juga berharap aspirasi para petani mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.
"Semoga aspirasi para petani ini dapat direspons dan diteruskan kepada pemerintah agar penanganannya bisa segera dilakukan," tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari anggota DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi persoalan tersebut maupun dari pihak manajemen Perumahan Subsidi Pesona Kahuripan 13 terkait aspirasi yang disampaikan dalam forum reses.(F)