Proyek Pasar Rakyat Rp15 Miliar di Tlajung Udik Mangkrak, Rp7 Miliar Terpakai Tanpa Kejelasan
BOGOR, Update Cerita Indonesia — Hingga memasuki Mei 2026, kelanjutan pembangunan Pasar Rakyat di kawasan Griya Bukit Jaya, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, masih belum menunjukkan kepastian. Proyek yang dimulai pada 2023 itu kini terbengkalai dan hanya menyisakan struktur rangka beton serta besi yang mulai mengalami kerusakan dan karat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran pembangunan pasar tersebut bersumber dari APBD Tahun 2023 dengan nilai mencapai sekitar Rp15 miliar. Dalam pelaksanaannya, proyek sempat berjalan dan menyerap anggaran lebih dari Rp7 miliar sebelum akhirnya dihentikan.
Penghentian proyek disebut berkaitan dengan adanya penolakan dari sebagian warga sekitar perumahan yang mengkhawatirkan dampak lingkungan, khususnya potensi bau dari pengelolaan sampah pasar. Namun, alasan tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, terutama terkait proses perencanaan dan kajian awal sebelum proyek dijalankan.
Pemerhati sosial dan pembangunan, Johnner Simanjuntak, menilai kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan proyek. Ia mempertanyakan mengapa penolakan warga baru menjadi alasan setelah pembangunan berjalan dan anggaran terserap cukup besar.
“Seharusnya kajian sosial dan lingkungan dilakukan secara matang sejak awal. Jika penolakan warga memang ada, mengapa proyek tetap dijalankan hingga menyerap anggaran miliaran rupiah?” ujarnya.
Johnner juga mendorong agar persoalan ini ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang guna memastikan tidak adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran publik.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, melalui salah satu kepala bidang, Den Desirwan, saat ditemui pada Senin (27/6/2026), belum memberikan penjelasan rinci. Ia menyatakan bahwa informasi lebih lanjut sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas.
Meski demikian, ia sempat menyampaikan bahwa rencana kelanjutan proyek masih ada, namun belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang komprehensif dari pihak terkait mengenai status proyek, evaluasi perencanaan, maupun langkah konkret yang akan diambil ke depan. Kondisi tersebut menambah perhatian publik terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan perencanaan dalam penggunaan anggaran daerah.