PAD Bogor Jadi Sorotan, Bupati Rudy Tekankan Peran Strategis Notaris dan PPAT dalam Tata Kelola Pajak dan Pertanahan
BOGOR, Update Cerita Indonesia — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
Hal tersebut disampaikan Rudy Susmanto saat menerima audiensi INI dan IPPAT di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (5/5/2026). Dalam pertemuan itu, Rudy didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, Kepala Bappenda, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam keterangannya, Rudy menilai peran notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan legalitas transaksi yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor, dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Termasuk di dalamnya peran Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sangat diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan,” ujar Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, setiap transaksi pertanahan dan legalitas aset yang tercatat secara tertib akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi. Namun demikian, optimalisasi PAD juga dinilai masih menghadapi tantangan dalam pengawasan administrasi dan sinkronisasi data transaksi.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi dinilai penting untuk memperkuat tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi kontribusi INI dan IPPAT dalam mendukung peningkatan PAD serta peran strategisnya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bogor,” tegas Rudy.
Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga mampu menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih profesional, tertib hukum, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan penguatan sinergi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis percepatan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.(JS)