Mendagri Tegaskan Peran Strategis Inspektorat Daerah dalam Kawal Program Prioritas Nasional
JAKARTA – Update Cerita Indonesia -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif inspektorat daerah dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah.
Hal ini disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Inspektorat Daerah Harus Miliki Foresight
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa inspektorat daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak boleh hanya bersifat reaktif.
“Para inspektur daerah jangan hanya mengawasi kalau sudah kejadian. Tapi juga harus mampu memberikan masukan dan peringatan dini. Itu yang saya maksud dengan foresight,” ujar Tito.
Menurutnya, APIP perlu menjadi mitra strategis kepala daerah dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal dan mengawal penggunaan anggaran agar memberikan dampak nyata, terutama pada program prioritas seperti:
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Koperasi Merah Putih di Desa/Kelurahan
Kampung Nelayan Merah Putih
Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga
Hadapi Dinamika Dana TKD, Pemda Diminta Efisien dan Inovatif
Selain pengawasan, Mendagri juga menyoroti perlunya strategi adaptif daerah dalam menghadapi perubahan skema Transfer ke Daerah (TKD). Pemda didorong untuk melakukan efisiensi belanja, khususnya terhadap kegiatan birokratis seperti rapat berlebihan dan perjalanan dinas.
“Seperti saat pandemi Covid-19, Pemda bisa mengefisienkan anggaran tapi tetap optimal dalam pelayanan. Ini bisa diadopsi lagi,” katanya.
Ia menekankan pentingnya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani rakyat kecil.
Digitalisasi Pajak dan Penguatan UMKM
Dalam konteks optimalisasi PAD, Mendagri mendorong Pemda memanfaatkan teknologi untuk menutup kebocoran retribusi, terutama dari sektor restoran dan hotel.
“Potensi pajak sering bocor. Buat sistem yang kuat agar masuk sepenuhnya ke kas daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri mencontohkan kebijakan pro-UMKM seperti yang dilakukan Sri Sultan Hamengkubuwono X di DIY, yang memberikan kemudahan perizinan dan dukungan nyata terhadap pelaku usaha kecil, bahkan saat pandemi.
“UMKM-nya tetap hidup, pertumbuhan ekonominya positif,” tambah Tito.
Melalui Rakornas ini, Mendagri berharap seluruh kepala daerah dan inspektorat meningkatkan sinergi dalam mendukung keberhasilan program nasional. Efisiensi anggaran, penguatan pengawasan internal, serta penciptaan inovasi daerah menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.(Man)