Mendagri Ingatkan Perpukadesi: Jauhi Politik Praktis dan Kepentingan Pribadi
JAKARTA, Update Cerita Indonesia — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan tiga rambu utama kepada pengurus Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) dalam acara Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi Periode 2026–2031 di Jakarta.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya menjaga integritas organisasi, terutama dengan tidak terlibat dalam politik praktis. Ia menyebut, komitmen tersebut telah tercermin dalam deklarasi Perpukadesi yang menegaskan posisi organisasi untuk tetap menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan politik.
Rambu kedua yang disampaikan adalah agar Perpukadesi tidak mengintervensi kewenangan pemerintah yang sedang berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa organisasi tetap memiliki ruang untuk memberikan kritik dan saran, selama disampaikan secara konstruktif dan tidak bersifat menggurui.
Selanjutnya, Mendagri juga mengingatkan agar Perpukadesi tidak disusupi kepentingan personal, termasuk penggunaan nama organisasi untuk kepentingan proyek tertentu. Menurutnya, hal tersebut berpotensi merusak visi dan misi organisasi.
Di sisi lain, Perpukadesi dinilai memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menangani berbagai isu di daerah. Sejumlah isu yang dapat menjadi perhatian antara lain pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Para anggota Perpukadesi yang merupakan purnabakti kepala daerah disebut memiliki pengalaman dan pemahaman lapangan yang dapat menjadi aset penting dalam memberikan masukan kebijakan berbasis praktik di daerah.
Pemerintah berharap Perpukadesi dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan daerah dengan tetap menjaga profesionalisme, netralitas, dan independensi organisasi.(Syah)