Hendry Ch Bangun Tegaskan Tidak Ada Intervensi Pemerintah dalam Kongres PWI, Ingatkan Media Besar Jangan Cawe-cawe
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Jababeka, Bekasi, isu intervensi pemerintah kembali mencuat. Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa penggunaan fasilitas milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hanyalah bentuk dukungan logistik, bukan campur tangan dalam pemilihan.
“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres lancar tanpa intervensi,” tegas Hendry di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Hendry mengungkapkan adanya pihak yang mencoba menggiring opini bahwa calon tertentu merupakan ‘wakil resmi’ pemerintah untuk memimpin PWI lima tahun ke depan. “Saya dapat laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 itu menambahkan, hasil pengecekan ke sejumlah pejabat memastikan tidak ada arahan resmi. “Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” katanya.
Tak hanya itu, menurut Hendry, tekanan juga datang dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi. Ia menyebut sejumlah Ketua PWI Provinsi mendapat tekanan dari atasan mereka agar memilih calon tertentu. “Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Tidak ada. Jadi jangan ngerecokin organisasi wartawan,” tegasnya.
Hendry mengingatkan bahwa urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. Ia meminta pengurus PWI provinsi diberi ruang memilih dengan bebas tanpa tekanan pihak manapun. “Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon,” ujarnya.
Kongres Persatuan PWI kali ini menjadi momentum penting, mengingat sebelumnya sempat muncul Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme. Kondisi itu membuat organisasi wartawan tertua dan terbesar di Tanah Air ini terbelah dan menyulitkan program kerja bersama lebih dari 30 ribu anggotanya.(Syah)