GPM di Klapanunggal Disorot, Panitia Bantah Ada Pegawai Borong, Stok Barang Masih Ada
BOGOR, Update Cerita Indonesia — Pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Senin (9/3/2026), menjadi sorotan setelah sejumlah warga mengaku tidak mendapatkan bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut.
Program yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau itu sejak pagi dipadati warga yang ingin membeli bahan pangan dengan harga di bawah pasar. Namun, sebagian warga mengaku tidak kebagian karena stok disebut telah habis sebelum kegiatan resmi dimulai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul dugaan bahwa sebagian bahan pangan dalam kegiatan tersebut telah dibeli dalam jumlah cukup banyak sebelum warga sempat melakukan pembelian.
Sumber yang mengetahui situasi di lapangan juga menyoroti adanya dugaan pembelian bahan pangan dalam jumlah besar oleh sejumlah oknum yang disebut memiliki akses lebih dahulu, bahkan disebut dilakukan di luar antrean warga.
Jika dugaan tersebut benar, kondisi itu dinilai dapat bertentangan dengan tujuan utama program Gerakan Pangan Murah, yang diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Situasi tersebut sempat memicu kekecewaan sejumlah warga yang datang dengan harapan mendapatkan bahan pangan murah, namun mengaku tidak kebagian.
Menanggapi hal itu, Nurhaman, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasie Ekbang) Kecamatan Klapanunggal yang juga selaku ketua panitia kegiatan, memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi pada Rabu (11/3/2026).
Nurhaman menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menemukan bukti terkait dugaan adanya pegawai kecamatan yang memborong bahan pangan dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, pihak kecamatan juga telah melakukan klarifikasi internal terhadap para pegawai guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
“Kami mohon maaf, sampai hari ini belum ada bukti siapa pegawai kecamatan yang memborong atau membeli dalam jumlah banyak dan di luar antrean seperti yang diberitakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pada hari yang sama Camat dan Sekretaris Kecamatan telah mengumpulkan seluruh pegawai untuk dimintai keterangan terkait pemberitaan tersebut.
Namun hingga saat ini, kata dia, belum ditemukan bukti yang menguatkan adanya pembelian bahan pangan dalam jumlah besar oleh pegawai kecamatan.
Selain itu, pihak panitia juga menyatakan bahwa selama pelaksanaan kegiatan mereka memantau jalannya antrean masyarakat hingga kegiatan berakhir.
“Dari pengamatan kami sampai akhir kegiatan, antrean masyarakat berjalan dan masih ada produk yang tersisa. Artinya tidak benar jika disebut masyarakat tidak kebagian dan pulang dengan tangan kosong,” jelasnya.
Nurhaman juga mengakui sempat ada beberapa pegawai kecamatan yang ingin menitip pembelian bahan pangan kepada panitia. Namun permintaan tersebut ditolak.
“Memang ada beberapa pegawai yang ingin menitip membeli kepada kami, tapi kami menolaknya. Kami tidak menerima penitipan pembelian,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang merasa kecewa karena permintaan tersebut tidak dipenuhi sehingga memunculkan informasi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Meski demikian, pihak kecamatan memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut agar ke depan kegiatan serupa dapat berjalan lebih baik dan tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.(F)