Dugaan Pungli Pengambilan Motor di Gakkum Lantas Cileungsi Jadi Bidikan Propam
BOGOR, Update Cerita Indonesia – Dugaan adanya pembayaran dalam proses pengambilan sepeda motor milik korban kecelakaan lalu lintas di Unit Gakkum Lantas Cileungsi, Kabupaten Bogor, memicu sorotan dan tekanan publik terhadap integritas pelayanan hukum. Peristiwa ini dinilai tidak sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh aspek kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas aparat penegak hukum.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya permintaan atau pembayaran tertentu dalam proses pengambilan kendaraan yang sebelumnya diamankan sebagai bagian dari penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Dugaan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat dan organisasi sipil yang mendorong adanya klarifikasi resmi dari institusi terkait.
Kasi Propam Polres Bogor, AKP Ketut Lasswarjana, saat dikonfirmasi pada Kamis (19/2/2026), menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut melalui mekanisme pemeriksaan internal.
“Terima kasih atas infonya, akan kita dalami,” ujarnya singkat.
Ketua LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia, AM Sandi Bonardo, menilai bahwa persoalan ini memerlukan perhatian serius dari pimpinan institusi kepolisian untuk menjaga kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi. Klarifikasi terbuka dan langkah tegas sangat diperlukan agar tidak muncul persepsi pembiaran,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Ia juga merujuk pada Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa barang bukti harus dikembalikan kepada pihak yang berhak apabila sudah tidak diperlukan lagi dalam proses hukum, tanpa adanya pungutan biaya yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Sejumlah pihak menilai, pengawasan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri merupakan mekanisme penting untuk memastikan setiap anggota menjalankan tugas sesuai standar etik, profesionalitas, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan internal diharapkan mampu memberikan kepastian, baik untuk meluruskan informasi yang berkembang maupun memastikan akuntabilitas institusi.
Pengamat sosial menilai bahwa respons institusi terhadap persoalan ini akan menjadi indikator penting komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang bersih. Publik kini menunggu hasil pendalaman internal yang dilakukan oleh Propam Polres Bogor guna memastikan fakta yang sebenarnya serta menjaga integritas institusi kepolisian.
Update Cerita Indonesia akan terus berupaya memperoleh konfirmasi lanjutan dari pihak terkait guna menghadirkan informasi yang berimbang dan akurat sesuai prinsip jurnalistik dan Kode Etik Pers.(F)