Bupati Bogor Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Internal
BOGOR, Update Cerita Indonesia – Rudy Susmanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, serta Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman, melaksanakan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas pembinaan dan pengawasan tata kelola Pemerintah Kabupaten Bogor.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026), dan dihadiri langsung Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran.
Dalam rakor tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, pengelolaan aset dan keuangan daerah, hingga penguatan sistem pengawasan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan KPK.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Langkah koordinasi bersama KPK tersebut dinilai menjadi sinyal keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat sistem pengawasan serta mencegah potensi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan proses pembangunan di Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap berada dalam koridor hukum serta prinsip pemerintahan yang bersih.(JS)