Aspirasi Warga Tambang Menguat, Bupati Bogor Desak Kejelasan Evaluasi dan Kompensasi
BOGOR, Update Cerita Indonesia – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan berizin di Kabupaten Bogor dengan menyampaikannya langsung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons atas tuntutan warga sekaligus upaya mencari solusi, termasuk kesiapan jalur khusus tambang.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudy saat menemui ribuan warga yang menggelar aksi unjuk rasa terkait penutupan tambang di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati hadir bersama Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Sekretaris Daerah.
Rudy mengapresiasi aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung secara tertib dan konstruktif. Ia menyebut, pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah aktivitas tambang, khususnya di wilayah barat Kabupaten Bogor.
“Ini wujud bahwa masyarakat hadir dengan cara yang santun, baik, dan jujur. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kami menghargai tahapan evaluasi yang sedang dilakukan,” ujar Rudy.
Bupati berharap hasil evaluasi tersebut dapat segera disampaikan kepada publik, terutama menyangkut aktivitas tambang yang telah mengantongi izin resmi. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Semua sepakat bahwa lingkungan menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama,” tegasnya.
Selain itu, Rudy juga menyoroti persoalan kompensasi bagi masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu realisasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Masyarakat yang terdampak masih menunggu kepastian terkait kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Dalam konteks kewenangan, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan akan terus menjalankan peran fasilitasi dan koordinasi, termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi sebagai bagian dari upaya mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.(F)