Anggota DPRD Bekasi Diduga Arogan Citra DPRD Bekasi Tercoreng, DK Harus Proses
BEKASI, Update Cerita Indonesia – Citra DPRD Kabupaten Bekasi kembali tercoreng akibat ulah tidak terpuji salah satu anggotanya. Boby Agus Rahman, anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, diduga bersikap arogan saat berada di lingkungan SDN 4 Sindangmulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.
Dalam peristiwa yang terjadi di hadapan masyarakat, Boby disebut membentak warga dengan nada tinggi. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KCBI, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga bukti bahwa sebagian wakil rakyat kerap lupa diri setelah duduk di kursi dewan.
“Ini bentuk arogansi kekuasaan. Pelayan rakyat seharusnya merangkul, malah membentak dengan suara tinggi. Apalagi di area sekolah, di hadapan anak-anak, perilaku itu jelas memberi contoh buruk,” tegas Panal Limbong, SH, MH, Kepala Bidang Hukum LSM KCBI. Jumat (12/9/2025)
KCBI menilai kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Mereka mendesak Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi segera memanggil dan memproses Boby Agus Rahman.
“Kalau dibiarkan, DPRD akan kehilangan wibawa. Jangan biarkan lembaga terhormat ini menjadi sarang arogansi,” lanjut Panal.
Menurut Panal, dasar hukum sudah jelas. Tugas dan wewenang Badan Kehormatan (BK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya, serta Peraturan DPRD mengenai Kode Etik dan Tata Tertib DPRD. Dengan landasan itu, BK memiliki kewenangan penuh untuk menindak setiap anggota dewan yang melanggar etika dan norma, termasuk perilaku arogan di ruang publik.
Sumber internal KCBI juga menyebut, kasus Boby bukan kali pertama laporan bernuansa arogansi muncul di tubuh DPRD Bekasi. Pola berulang ini menunjukkan adanya budaya elitis yang merusak hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.
Kini publik menanti langkah nyata Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi: apakah berani menindak tegas demi menjaga marwah lembaga, atau justru menutup mata dan membiarkan perilaku tak terpuji ini menjadi tradisi di parlemen daerah.(F)