Akhiri Praktik “Orang Dalam”, Pemkab Bogor Luncurkan Manajemen Talenta Berbasis Meritokrasi

Pemerintah Senin, 04 Mei 2026

BOGOR, Update Cerita Indonesia — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi meluncurkan Sistem Manajemen Talenta sebagai langkah strategis dalam mendorong transformasi pengelolaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih berbasis kinerja dan kompetensi.

Peluncuran dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Cibinong, Selasa (28/4/2026), oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor yang mewakili Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

Program ini menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi daerah, dengan tujuan mendorong perubahan pola pikir ASN agar lebih proaktif dalam meningkatkan kapasitas diri serta berkompetisi secara sehat dalam sistem talent pool.

Secara substansi, Pemkab Bogor telah memenuhi kriteria penerapan manajemen talenta sejak Agustus 2024. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024, pemerintah daerah melakukan penyesuaian sistem guna selaras dengan regulasi terbaru.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta pembaruan sistem, termasuk penyesuaian parameter penilaian pada aplikasi SIMANTAp agar sesuai dengan ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Keputusan Kepala BKN Nomor 807 Tahun 2025 yang menyetujui penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemkab Bogor.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat, menegaskan bahwa implementasi sistem ini menandai komitmen kuat pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan karier ASN.

“Transformasi sistem karier ASN yang sedang kita dorong berbasis kinerja dan kompetensi. Tidak ada lagi istilah kedekatan atau ‘dulur’. Yang dikedepankan adalah meritokrasi,” ujar Ajat.

Pemkab Bogor berharap penerapan Sistem Manajemen Talenta ini mampu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.(F)