Wali Kota Bandung Izinkan Study Tour Sekolah, Asal Tidak Bebani Siswa
BANDUNG, Update Cerita Indonesia — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, resmi mengizinkan sekolah-sekolah di wilayahnya untuk tetap menyelenggarakan kegiatan study tour. Kebijakan ini disampaikan sebagai respons atas larangan yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terhadap kegiatan serupa di tingkat provinsi.
Farhan menegaskan, study tour diperbolehkan selama tidak berdampak negatif terhadap nilai akademik siswa dan tidak membebani secara finansial para orang tua. Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut harus bersifat sukarela dan tidak dikaitkan dengan pencapaian akademik.
“Selama study tour tidak memengaruhi nilai akademik siswa, ya silakan saja. Tidak ada masalah. Tapi jangan dijadikan kegiatan wajib atau syarat penilaian,” ujar Farhan, Minggu (21/7/2025).
Farhan juga menambahkan bahwa kebijakan ini mendukung pemulihan sektor pariwisata lokal yang terdampak pandemi. Ia membuka peluang bagi pelaksanaan study tour baik di dalam maupun luar Kota Bandung, asalkan dalam pengawasan yang ketat dan tidak bersifat diskriminatif terhadap siswa dari keluarga kurang mampu.
Sebaliknya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah berbeda. Ia melarang sekolah-sekolah di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan study tour. Menurutnya, kegiatan tersebut lebih bersifat rekreasi, tidak menunjang kualitas pendidikan, dan kerap menjadi beban ekonomi bagi sebagian besar keluarga siswa.
“Study tour lebih banyak mudaratnya. Ini bukan pendidikan, tapi komersialisasi yang menambah beban ekonomi keluarga,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate.
Perbedaan kebijakan antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian orang tua menyambut baik langkah Farhan yang dinilai memberi fleksibilitas, sementara sebagian lainnya khawatir kebijakan ini tetap memicu tekanan sosial bagi siswa yang tidak mampu ikut serta.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Bandung menegaskan akan melakukan pengawasan ketat. Sekolah yang terbukti melanggar aturan—seperti mewajibkan keikutsertaan atau menjadikan study tour sebagai syarat nilai—akan dikenai sanksi tegas.(Syah)