Usai Temuan Fasilitas Mewah, Menteri Imipas dan Bappisus Turun ke Lapas Cibinong: Fungsi Hunian Didalami
BOGOR, Update Cerita Indonesia – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (25/9/2026).
Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas sorotan terhadap sejumlah fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong yang sebelumnya menjadi perhatian setelah inspeksi Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu (23/9/2026). Ombudsman sebelumnya melaporkan adanya sejumlah hunian terpisah dari blok warga binaan dengan fasilitas yang dinilai menyerupai hunian rumah atau apartemen.
Dalam kunjungan tersebut, Agus dan Aries didampingi jajaran terkait, termasuk Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto. Pemeriksaan diarahkan untuk memastikan fungsi dan peruntukan bangunan yang menjadi sorotan.
Aries mengatakan kedatangannya dilakukan untuk memastikan langsung kondisi di lokasi sekaligus mencegah munculnya dugaan tanpa dasar.
“Kami mendatangi tempat yang kemarin diberitakan viral. Supaya tidak ada praduga macam-macam, saya coba pastikan,” ujar Aries.
Menurut Aries, apabila dalam pemeriksaan ditemukan penggunaan fasilitas yang tidak sesuai aturan, pemerintah akan mengambil langkah penertiban.
“Bila ada sesuatu yang tidak benar, maka harus kita tertibkan,” tegasnya.
Aries juga mengingatkan seluruh kepala lapas di Indonesia agar menjalankan tugas secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan, hukum maupun norma.
Ia menyoroti pentingnya mencegah adanya kepentingan terselubung maupun praktik transaksional di lingkungan lapas.
“Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang terselubung di situ. Inilah tugas kami untuk menertibkan, sehingga tidak ada namanya transaksional di dalam lapas, transaksional apa pun,” katanya.
Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap fungsi bangunan yang menjadi sorotan.
Menurut Agus, berdasarkan keterangan sementara petugas, bangunan tersebut merupakan rumah pegawai. Namun, pemerintah masih ingin memastikan apakah bangunan tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
“Kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi,” ujar Agus.
Ketika ditanya mengenai narasi yang beredar bahwa fasilitas tersebut digunakan oleh warga binaan tertentu dan adanya pembayaran untuk mendapatkan fasilitas khusus, Agus belum membenarkan informasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih akan ditelusuri bersama tim.
Termasuk narasi mengenai kemungkinan fasilitas tersebut pernah digunakan oleh narapidana tertentu, pemerintah menyatakan masih melakukan penelusuran.
Di sisi lain, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto membantah adanya pungutan liar di lingkungan lapas. Ia meminta apabila terdapat informasi mengenai pungli, hal tersebut disampaikan dan dibuktikan.
Terkait fasilitas olahraga yang disebut-sebut sebagai simulator golf, Wisnu juga memberikan klarifikasi bahwa fasilitas tersebut merupakan fasilitas olahraga berupa gym.
Pemerintah menyatakan pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penertiban dan pengawasan terhadap pengelolaan lapas. Jika dalam proses investigasi ditemukan adanya pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, tindakan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga proses pendalaman selesai, sejumlah informasi yang beredar mengenai penggunaan fasilitas, dugaan transaksi maupun keterlibatan warga binaan tertentu masih harus ditempatkan sebagai informasi yang belum terverifikasi.
Hasil investigasi nantinya diharapkan dapat menjawab secara terang mengenai status bangunan, peruntukannya, pihak yang menggunakan, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pemasyarakatan.
Dengan demikian, sorotan terhadap Lapas Cibinong kini memasuki tahap pendalaman resmi. Publik menunggu hasil pemeriksaan pemerintah untuk memastikan apakah fasilitas yang menjadi perhatian tersebut benar-benar merupakan hunian pegawai sebagaimana keterangan awal, atau terdapat pemanfaatan lain yang tidak sesuai ketentuan.(Red)