Survei IPO: Publik Nilai Menteri HAM Natalius Pigai Paling Layak Diganti
JAKARTA, Update Cerita Indonesia - Sebanyak 52 persen masyarakat Indonesia menilai perlu dilakukan pergantian terhadap sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu terungkap dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis pada Sabtu, 31 Mei 2025.
Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei bertajuk Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa perlu dilakukan penyegaran kabinet dengan mengganti sejumlah menteri.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menyampaikan bahwa 52 persen responden menyatakan perlunya pergantian sejumlah menteri atau pejabat setingkat menteri, sementara 48 persen lainnya menilai tidak ada kebutuhan untuk reshuffle.
Dari hasil survei tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjadi tokoh yang paling banyak disebut layak diganti, dengan tingkat penilaian mencapai 43,9 persen. Posisi berikutnya ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (35,8 persen) dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi (15,2 persen).
Nama-nama lain yang juga masuk dalam daftar menteri yang dinilai perlu diganti oleh publik meliputi: Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Stella Christie (11,8%), Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni (7,5%), Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli (4,8%)
“Survei ini menggambarkan tingkat ekspektasi publik yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Reshuffle dianggap sebagai salah satu cara untuk menyesuaikan kinerja kabinet dengan kebutuhan rakyat,” ujar Dedi dalam keterangannya di Jakarta.
Survei IPO dilakukan terhadap responden yang tersebar di 34 provinsi, dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Hasil survei ini menjadi sinyal penting bagi Presiden Prabowo dalam mempertimbangkan evaluasi terhadap anggota kabinetnya, terutama di tengah upaya pemerintah meningkatkan kepercayaan publik di awal masa pemerintahannya.(Man)