Soroti Framing Negatif Pendidikan Kedokteran Guru Besar FKUI: Media Dan Publik Harus Imbang
JAKARTA, Update Cerita Indonesia — Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya framing negatif dalam pemberitaan terkait pendidikan kedokteran, khususnya program pendidikan dokter spesialis (PPDS).
Menurutnya, pemberitaan yang terus menyoroti isu bullying dan mahalnya biaya pendidikan berpotensi menciptakan persepsi keliru di masyarakat.
Dalam konferensi pers di Kampus FKUI Salemba, Kamis (16/5/2025), Prof. Ari menegaskan bahwa narasi yang terus diulang tanpa konteks utuh, justru menciptakan citra menakutkan terhadap profesi kedokteran dan pendidikan medis di Indonesia.
Ia menyebut fenomena ini sebagai "kaset rusak yang terus diputar ulang".
“Kasus-kasus lama diangkat kembali seolah masih terjadi saat ini. Padahal, banyak hal sudah diperbaiki. Mahasiswa dan dosen bekerja keras, tapi yang muncul hanya sisi buruknya,” ujar Prof. Ari.
Ia juga meluruskan pandangan bahwa hanya kalangan kaya yang bisa mengakses PPDS. Menurut data internal FKUI, mayoritas peserta program berasal dari keluarga non-medis dan tidak memiliki latar belakang elit.
“Tidak benar kalau hanya anak dokter yang bisa jadi spesialis. Di FKUI, peserta yang berasal dari keluarga dokter tak sampai 10 persen,” tambahnya.
Prof. Ari tidak menampik bahwa masih ada persoalan dalam sistem pendidikan kedokteran. Namun, ia menilai penyelesaiannya harus bersifat konstruktif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan media massa.
Ia juga meminta Kementerian Kesehatan dan media agar lebih berimbang dalam menyampaikan informasi. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak proporsional berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan kedokteran.
Sebelumnya, isu mahalnya biaya pendidikan PPDS dan kasus perundungan di lingkungan kedokteran kembali ramai diperbincangkan publik, terutama di media sosial. Kritik tajam bahkan muncul dari pejabat pemerintah, termasuk pihak Kemenkes, yang dianggap kerap memperkeruh suasana.
Sebagai penutup, Prof. Ari menekankan pentingnya menciptakan ekosistem pendidikan kedokteran yang sehat, adil, dan tidak terdistorsi oleh narasi yang merugikan.(Man)