Reses Perdana 2026, Anggota DPRD Sukabumi Serap Aspirasi UMKM Warga Desa Benda
SUKABUMI, Update Cerita Indonesia – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edi Sudrajat, S.H., M.M., melaksanakan kegiatan reses pertama Tahun Sidang 2026 pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan tersebut digelar di Kampung Babakan Sari, RW 02, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.
Reses ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat. Desa Benda menjadi titik awal pelaksanaan reses yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, di sejumlah wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Sukabumi.
“Alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan reses. Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, dan secara umum tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Edi Sudrajat kepada wartawan.
Ia menjelaskan, aspirasi yang paling dominan disampaikan warga berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, penguatan sektor UMKM menjadi sangat relevan di tengah masih tingginya angka pengangguran, sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Edi Sudrajat menilai Desa Benda memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, mengingat letak geografisnya yang dikelilingi sejumlah kawasan industri dan pabrik. Kondisi tersebut membuka peluang usaha, khususnya bagi kaum ibu, untuk mengembangkan usaha makanan dan jajanan yang dapat memenuhi kebutuhan para pekerja pabrik.
“Tadi saya contohkan, sudah ada beberapa kelompok ibu-ibu yang berjalan. Mereka berjualan keripik singkong, keripik pisang, dan usaha makanan lainnya. Ini potensi yang sangat baik dan perlu kita dorong serta dampingi,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut akan dicatat dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi dan pengawasan DPRD. Harapannya, aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kebijakan pemerintah daerah yang menyentuh langsung kebutuhan ekonomi masyarakat.(Yogi Ramlan)