Reses 2026, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sukabumi Sosialisasikan Dampak Efisiensi Anggaran ke Masyarakat
SUKABUMI, Update Cerita Indonesia – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar, Deni Gunawan, menggelar kegiatan reses Tahun Sidang 2026 di Kampung Kebon Cau, Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Rabu (5/2/2026).
Kegiatan reses tersebut merupakan agenda resmi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan informasi terkait kondisi kebijakan dan keuangan daerah. Reses 2026 ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni Rabu hingga Jumat, dengan pola satu hari di satu titik desa.
“Betul, ini agenda reses pertama di tahun 2026. Kita melaksanakan reses dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Satu hari di satu titik desa. Kenapa sekarang hanya tiga titik, karena kita menyesuaikan. Sebelumnya enam titik, sekarang karena efisiensi anggaran,” ujar Deni Gunawan.
Dalam kesempatan tersebut, Deni menekankan pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait kondisi keuangan Kabupaten Sukabumi yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Sukabumi mengalami efisiensi sekitar Rp720 miliar.
“Kita ingin informasi ini tersampaikan supaya masyarakat tidak bingung dan tidak kecewa. Anggaran Kabupaten Sukabumi terkena efisiensi sekitar Rp720 miliar. Ini harus dipahami bersama,” katanya.
Menurut Deni, dampak efisiensi anggaran tersebut turut dirasakan hingga tingkat desa. Dana Desa (DD) saat ini rata-rata hanya berada di kisaran Rp370 juta, sehingga menuntut pemerintah desa untuk lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Saya juga membantu para kepala desa untuk menyampaikan kepada warganya terkait pengurangan Dana Desa. Pak kades berusaha keras supaya pemerataan pembangunan tetap berjalan meskipun anggarannya minim di tahun ini,” jelasnya.
Meski demikian, Deni menyampaikan optimisme bahwa kondisi anggaran daerah akan kembali stabil pada tahun 2027. Ia menyebut saat ini pemerintah pusat tengah memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang dianggap mendesak.
“Insya Allah di tahun 2027 lewat reses ini akan stabil kembali. Karena kebijakan pemerintah pusat saat ini memang memprioritaskan sektor-sektor yang harus didahulukan,” ucapnya.
Ia menilai kegiatan reses memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak serta-merta menyalahkan pemerintah desa maupun anggota dewan ketika pembangunan belum dapat direalisasikan.
“Undangan reses ini harus punya pengetahuan. Jangan sampai selalu menyalahkan kepala desa atau dewan. Regulasi dan anggaran itu kadang ada dan tiada. Itu kuncinya kenapa informasi reses ini penting,” tambahnya.
Terkait aspirasi warga, Deni mengungkapkan bahwa masyarakat mulai memahami dampak pengurangan anggaran terhadap pembangunan pada 2026 hingga 2027. Ia pun mengaku terus berupaya berkolaborasi dengan pemerintah desa melalui pemanfaatan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Apa yang tidak bisa teratasi hari ini, mudah-mudahan dengan kolaborasi bisa sedikit membantu. Anggota dewan punya hak memberikan pokok-pokok pikiran, dan saya pergunakan itu supaya masyarakat tidak terlalu kecewa,” ujarnya.
Deni mencontohkan, dari sebelumnya mampu mengusulkan empat ruas jalan, kini hanya dua ruas yang dapat direalisasikan. Meski demikian, ia menegaskan pembangunan tetap berjalan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Untuk aspirasi yang telah masuk dan didaftarkan pada 2026, salah satu kebutuhan utama adalah pembangunan jembatan penghubung dua desa. Usulan tersebut telah didaftarkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Jembatan ini sangat perlu karena menjadi penghubung dua desa. Sudah didaftarkan lewat SIPD. Tapi melihat kondisi hari ini, kita fokus dulu ke jalan kabupaten supaya roda perekonomian tetap berjalan,” katanya.
Deni menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Ia menambahkan bahwa kebutuhan tiap desa berbeda-beda, mulai dari infrastruktur jalan lingkungan, pertanian, hingga persoalan sosial, sehingga aspirasi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Supaya satu kali reses, beberapa desa bisa terwakili. Itu bentuk efisiensi yang kami lakukan,” pungkasnya.(Yogi Ramlan)