Proyek Normalisasi Sungai Cibarengkok Tercoreng Dugaan Pungli, Anggaran Dinas Pengairan Kemana?
BOGOR, Update Cerita Indonesia – Proyek normalisasi Sungai Cibarengkok di Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Bogor tercoreng dengan dugaan pungutan liar (pungli) oleh Pemerintah Desa Cikahuripan.
Sejumlah warga mengaku diminta pungutan hingga Rp800 ribu per RT dengan alasan untuk biaya solar, operator, dan operasional.
“Wilayah kami tidak tersentuh normalisasi. Kata pihak desa, karena kekurangan anggaran, warga diminta ikut membantu,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurut informasi, proyek normalisasi yang dilakukan Dinas Pengairan hanya mencakup sekitar 2 kilometer. Sebagian wilayah masuk ke Desa Klapanunggal, sehingga banyak area di Desa Cikahuripan tidak tersentuh pengerjaan. Kekosongan itu kemudian diambil alih pemerintah desa, namun dengan membebankan biaya ke masyarakat.
Ketua LSM Penjara Indonesia, Romi Sikumbang, menegaskan bahwa proyek normalisasi adalah tanggung jawab Pemerintah yaitu Dinas Pengairan bukan masyarakat.
“Anggarannya kemana? Kalau anggaran tidak ada atau tidak mencukupi, harus jangan dikerjakan atau dibuat program lanjutan. Pemdes bisa berinisiatif, tapi jangan sampai membebani warga,” ujarnya.
Romi menambahkan, apabila pemerintah desa ingin melanjutkan program normalisasi, seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemanfaatan dana penanganan bencana.
“Instrumen dari pemerintah melalui dinas pengairan sudah ada. Tinggal dimanfaatkan supaya tidak membebani masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Cikahuripan, Encim, saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui detail proyek tersebut.
“Kalau untuk itu urusan kades, saya kurang tahu,” singkatnya.(F)