Program MBG Disorot dari Dapur: Kepala SPPG Keluhkan Beban Kerja dan Ketidakjelasan Karier
JAKARTA, Update Cerita Indonesia — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya membutuhkan ketersediaan makanan yang memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, tetapi juga sistem kerja yang jelas dan adil bagi para pelaksana di lapangan.
Salah satu kelompok yang menghadapi tanggung jawab besar adalah kepala dapur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejumlah kepala dapur yang merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan ditempatkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu mengaku menghadapi tekanan operasional, intensitas pengawasan, hingga kekhawatiran terhadap sanksi.
Kondisi tersebut, menurut mereka, menimbulkan dilema antara menjalankan tugas negara secara profesional dan mempertimbangkan keberlanjutan karier.
Seorang kepala dapur SPPG di wilayah Sumatra yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tetap diperlukan. Namun, menurutnya, proses evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan fakta pada setiap tahapan.
“Kami tidak keberatan diawasi. Justru kami ingin pengawasan tetap dilakukan. Tetapi harus dilihat dulu persoalannya terjadi di mana. Kalau makanan sudah dikirim sesuai prosedur, tetapi kemudian terlambat dimakan karena kondisi di sekolah, jangan seluruh kesalahan otomatis dibebankan kepada kepala dapur,” ujarnya, Kamis (20/8/2026).
Beban Produksi Ribuan Porsi
Kepala dapur SPPG memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Dalam sehari, seorang kepala dapur dapat mengawasi produksi hingga sekitar 3.000 porsi makanan, mulai dari pengadaan bahan, proses pengolahan, kebersihan dan keamanan pangan, pengaturan tenaga kerja hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Selain itu, mereka harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan.
Menurut sumber tersebut, persoalan distribusi menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian. Makanan yang telah diproduksi dan dikirim sesuai prosedur masih dapat menghadapi kendala setelah meninggalkan dapur.
Karena itu, ia berharap mekanisme evaluasi dapat membedakan persoalan yang terjadi di dapur dengan kendala pada tahap pengiriman, penerimaan maupun pelaksanaan di sekolah.
Tekanan, lanjut dia, juga muncul dari rapat daring, pengawasan serta kekhawatiran terhadap surat peringatan maupun sanksi apabila terjadi kesalahan.
“Kami setiap hari mengurus ribuan porsi dengan tanggung jawab besar. Ada yang pulang hanya sebentar kemudian kembali ke dapur karena ada persoalan. Bahkan waktu istirahat sangat terbatas. Kalau suasananya terus penuh tekanan, tentu kami mulai bertanya, bagaimana masa depan kami,” katanya.
Soroti Batas Kewenangan
Kepala dapur tersebut juga menilai perlu ada batas kewenangan yang lebih jelas antara SPPG dan pemerintah di tingkat wilayah.
Menurutnya, kepala dapur seharusnya menjalankan tugas berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan dan tidak ditempatkan dalam posisi harus memenuhi permintaan di luar tugas pokoknya.
Ia mencontohkan adanya permintaan nasi kotak dengan harga murah untuk kegiatan tertentu.
“Ada lurah yang meminta jatah nasi kotak murah untuk acara tertentu. Kalau ada permintaan nasi kotak untuk kegiatan tertentu, harus ada mekanisme yang jelas. Jangan sampai kepala dapur merasa tidak punya tempat untuk melaporkan ketika ada persoalan,” ujarnya.
Ia juga berharap tersedia jalur pengaduan yang jelas bagi kepala dapur ketika menghadapi tekanan atau persoalan dalam menjalankan tugas.
“Kalau ada rapat dengan lurah atau kepala sekolah, jangan sampai kami justru menjadi tempat mereka melampiaskan kekecewaan karena merasa anggaran di desa, kelurahan atau sekolah berkurang karena adanya program MBG. Kami bekerja berdasarkan tugas dan prosedur yang sudah ditetapkan,” katanya.
Disebut Ada Kepala Dapur yang Mulai Mencari Pekerjaan Lain
Kondisi serupa disebut mulai dirasakan sejumlah kepala dapur di Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat kepala dapur yang dikabarkan telah mengundurkan diri setelah mendapatkan peluang pekerjaan lain.
Seorang kepala dapur di Jawa Barat mengatakan, status sebagai PPPK penuh waktu semestinya memberikan kepastian sekaligus ruang pengembangan karier.
“Kami lulusan SPPI dan sekarang PPPK penuh waktu. Kami tentu ingin memberikan yang terbaik untuk negara. Tetapi kami juga perlu memikirkan masa depan. Kalau tidak ada jenjang karier yang jelas dan setiap kesalahan menjadi ancaman, wajar kalau ada yang mulai mencari pekerjaan lain,” katanya.
Ia juga mengeluhkan tingginya intensitas rapat daring yang harus diikuti, sementara kepala dapur tetap berkewajiban mengawasi operasional dapur secara langsung.
“Kami harus mengawasi dapur setiap hari. Kalau rapat atau kegiatan daring terlalu sering dan ada ancaman sanksi ketika tidak hadir, tentu menjadi persoalan. Bahkan sudah ada teman-teman yang mulai mencari lowongan pekerjaan lain,” ujarnya.
Aktivis Minta Evaluasi Sistem Kerja
Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, meminta pemerintah mengevaluasi sistem kerja dan mekanisme penilaian terhadap kepala dapur SPPG.
Menurut Ali, pengawasan harus tetap diperkuat karena MBG menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya keamanan dan kualitas pangan. Namun, ia menilai pengawasan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang semata-mata mencari pihak untuk disalahkan.
“Kepala dapur jangan dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi persoalan. Harus ada pemeriksaan menyeluruh, mulai dari pengadaan, pengolahan, pengiriman, penerimaan di sekolah sampai makanan dikonsumsi. Kalau kesalahannya bukan di dapur, jangan kepala dapur yang menanggung semuanya,” tegas Ali.
Ali menilai kepala dapur merupakan tenaga yang telah mendapatkan pendidikan melalui program SPPI dan kemudian ditempatkan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai mekanisme kerja, indikator penilaian, perlindungan ketika menjalankan prosedur serta kesempatan pengembangan karier.
“Mereka sudah disiapkan melalui pendidikan SPPI untuk menjalankan tugas pembangunan. Jangan sampai mereka bekerja dalam tekanan yang terus-menerus tanpa kepastian pengembangan karier. Pemerintah harus memberikan sistem penilaian yang jelas, penghargaan bagi yang berkinerja baik, dan sanksi tegas hanya kepada mereka yang memang terbukti melakukan pelanggaran,” katanya.
Ali juga menegaskan, apabila ditemukan dugaan permainan harga, konflik kepentingan atau keuntungan pribadi dalam pelaksanaan MBG, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau ada penyimpangan, tindak tegas berdasarkan bukti. Tetapi jangan semua kepala dapur diperlakukan seolah-olah bermasalah. Program sebesar MBG membutuhkan SDM yang profesional, bukan SDM yang bekerja dalam ketakutan,” ujarnya.
Pengawasan Harus Berjalan Beriringan dengan Perlindungan
Ali menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan dibagikan. Pemerintah juga perlu memastikan ekosistem kerja para pelaksana berjalan sehat dan profesional.
Kepala dapur, kata dia, memang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Namun, pemerintah juga memiliki kewajiban menyediakan sistem kerja yang jelas, saluran pengaduan, pembinaan, evaluasi objektif serta perlindungan bagi pegawai yang bekerja sesuai prosedur.
“MBG harus berhasil bukan hanya dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari sistem kerja yang sehat. Kepala dapur yang baik harus dipertahankan, dibina dan diberikan ruang berkembang. Jangan sampai orang-orang yang sudah dididik dan ditempatkan untuk menjalankan program negara justru satu per satu memilih keluar karena tekanan kerja,” pungkasnya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pelaksanaan MBG. Pengawasan terhadap keamanan pangan tetap harus ketat, tetapi mekanisme pertanggungjawaban juga perlu mampu membedakan antara persoalan di dapur, distribusi, penerimaan makanan di sekolah maupun faktor lain yang berada di luar kendali kepala dapur.
Dengan evaluasi yang transparan, objektif dan terukur, program MBG diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mempertahankan tenaga profesional yang menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaannya.(Red)