Pernyataan Gubernur Jabar Soal Media Picu Protes Insan Pers Bekasi Raya: “Kami Bukan Musuh Negara”
BEKASI, Update Cerita Indonesia — Ratusan insan pers dari Kabupaten dan Kota Bekasi berkumpul dalam Dialog Pers Bekasi Raya yang digelar di Saung Jajaka, Tambun Utara, Kamis (3/7/2025). Forum ini digelar sebagai respons terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai melecehkan peran media dalam kehidupan demokrasi.
Pernyataan Gubernur yang viral di media sosial itu menyarankan masyarakat untuk tidak lagi bekerja sama dengan media dan cukup memanfaatkan media sosial seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram. Ucapan tersebut dinilai telah menyudutkan peran pers profesional dan menyinggung perasaan wartawan di seluruh Jawa Barat, khususnya Bekasi Raya.
“Media adalah corong masyarakat. Berbeda dengan media sosial yang bersifat personal, produk jurnalistik memiliki pertanggungjawaban etik dan hukum,” tegas Doni Ardon, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi.
Doni menyesalkan pernyataan tersebut dilontarkan oleh seorang kepala daerah, apalagi disampaikan dengan gaya ajakan terbuka. Ia mengingatkan agar para kepala daerah tetap menghargai fungsi pers sebagai bagian dari kontrol demokrasi, bukan sekadar membuat konten viral.
“Jangan sampai kepala daerah justru sibuk bikin konten, tapi lupa menjalankan tugasnya. Kami berharap kepala daerah tidak terpengaruh oleh pernyataan yang menyesatkan,” tambahnya.
Senada, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, mengajak para wartawan untuk tetap menjaga etika profesi dan tidak terpancing emosi.
“Kita bukan baper, tapi menjaga marwah profesi. Kita berkumpul hari ini bukan karena marah, tapi karena panggilan moral,” ujar Ade, yang juga Direktur Media Fakta Hukum.
Sementara itu, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Tua, menegaskan bahwa wartawan bukan musuh negara, tetapi mitra strategis bangsa dalam mengawal transparansi dan pembangunan.
“Pernyataan sikap kami ini lahir dari niat luhur untuk menjaga kehormatan profesi wartawan,” tegasnya.
Pernyataan Sikap Bersama Insan Pers Bekasi Raya
Setelah sesi dialog, para pimpinan media dan organisasi pers membacakan pernyataan sikap bersama yang berisi lima poin utama:
A. Menegaskan Fungsi Pers sebagai Pilar Demokrasi
1. Media adalah pilar keempat demokrasi, bukan pelengkap seremoni.
2. Wartawan bukan buzzer, dan pers bukan alat promosi.
3. Tanpa pers, publik kehilangan alat kontrol terhadap kekuasaan.
B. Menolak Stigma “Media Tak Diperlukan” oleh Pejabat Publik
1. Pernyataan Gubernur KDM dianggap bentuk pengerdilan profesi jurnalis.
2. Mendesak klarifikasi dari Gubernur Jabar dan menuntut penghormatan terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999.
C. Media Sosial Tidak Dapat Menggantikan Fungsi Pers
1. Medsos tidak memiliki sistem verifikasi dan tidak tunduk pada kode etik jurnalistik.
2. Pers hadir dengan mekanisme pertanggungjawaban yang sah.
D. Dorongan Sinergi Positif Media – Pemerintah – Masyarakat
1. Pers bukan anti pemerintah, justru mitra penyebar informasi akurat.
2. Dorong pola kerja sama profesional, bukan transaksional.
E. Menguatkan Solidaritas dan Martabat Profesi
1. Media di Bekasi harus bersatu dalam satu sikap.
2. Tolak intervensi atau upaya pecah belah oleh pihak eksternal.
Respons Ormas dan Tokoh Masyarakat
Acara turut dihadiri Ketua Umum Jajaka Nusantara HK Damin Sasa dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan yang mengingatkan pentingnya peran pers sebagai penjaga demokrasi dan mitra strategis masyarakat.
Pernyataan Wakil Ketua SMSI Bekasi
Wakil Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Irwan Awaluddin, turut menyampaikan kritik tajam terhadap Gubernur Jabar. Ia menilai pernyataan KDM tidak hanya menyakitkan, tetapi juga bertentangan dengan semangat demokrasi dan penghormatan terhadap Undang-Undang Pers.
“Ucapan Gubernur ini seperti kacang lupa kulit. Dia sendiri besar karena media. Sekarang justru seolah memprovokasi agar pers diabaikan,” ujarnya.
Irwan juga menyesalkan gaya komunikasi sang gubernur yang dinilainya tidak terkontrol dan mengarah pada antipati terhadap pers. Ia menekankan bahwa sikap seperti itu berpotensi memecah belah hubungan baik antara pemerintah dan media.
Dialog Pers Bekasi Raya ditutup dengan seruan solidaritas antarwartawan dan penguatan kolaborasi media yang sehat, independen, dan bertanggung jawab.(F)