Pariwisata Kabupaten Bogor: Potensi Besar, Kinerja Pemerintah Masih Tanda Tanya
BOGOR, Update Cerita Indonesia -
Oleh: Johnner Simanjuntak
Kabupaten Bogor adalah salah satu daerah terpadat di Jawa Barat, sekaligus wilayah yang diberkahi potensi pariwisata besar. Dari Puncak yang sudah mendunia hingga hamparan wilayah timur seperti Sukamakmur, Jonggol, dan Tanjungsari yang menyimpan keindahan alam luar biasa. Namun pertanyaan yang menggelitik adalah: dengan potensi sebesar itu, mengapa pengembangan pariwisata Kabupaten Bogor masih berjalan tersendat, bahkan cenderung stagnan?
Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 417 desa, dan 17 kelurahan—wilayah yang sangat luas dengan populasi sekitar 5,66 juta jiwa. Secara logika pembangunan, daerah sebesar ini mestinya memiliki roadmap pariwisata yang jelas, terukur, dan terarah. Namun hingga kini publik masih kesulitan melihat gambaran pembangunan yang betul-betul menunjukkan lompatan signifikan.
Kemana Arah Pembinaan Disparbud?
Di atas kertas, berbagai program pembangunan telah dijalankan pemerintah daerah saat ini. Namun pada tataran implementasi, sektor pariwisata justru terlihat paling tertinggal. Infrastruktur dasar di banyak calon destinasi masih buruk, akses jalan rusak, fasilitas minim, dan penataan kawasan nyaris tak tersentuh.
Padahal, pembangunan pariwisata tidak dapat hanya mengandalkan jargon, spanduk kegiatan, atau pelatihan seremonial. Yang dibutuhkan masyarakat adalah proyek yang nyata, fasilitas yang terlihat, dan perubahan yang dirasakan.
Dana PEN: Peluang Besar yang Tak Tergarap Maksimal
Ketika pandemi COVID-19 menghantam, sektor pariwisata Kabupaten Bogor adalah salah satu korban terbesar. Banyak pelaku usaha gulung tikar, UMKM terpuruk, dan ribuan masyarakat kehilangan pendapatan. Untuk itulah pemerintah pusat menyalurkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kabupaten Bogor menerima sekitar Rp150 miliar, dengan Disparbud menjadi salah satu pihak yang mengelola penggunaannya.
Namun, alih-alih melihat revitalisasi destinasi, perbaikan fasilitas, atau munculnya kawasan wisata baru, publik justru melihat minimnya hasil konkret. Pertanyaan kritis pun mencuat: Di mana dampak dari dana sebesar itu? Apa output yang sudah dihasilkan? Mengapa tidak terlihat perubahan signifikan di lapangan?
Minimnya transparansi dan kurangnya informasi rinci mengenai pemanfaatan dana PEN membuat masyarakat bertanya-tanya. Padahal, di era keterbukaan publik, pemerintah daerah semestinya mampu menyajikan laporan yang jelas, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Potensi Besar yang Terancam Jadi Slogan
Pariwisata saat ini bukan sekadar objek wisatanya saja, tetapi sudah menjadi industri yang melibatkan SDM kreatif, UMKM lokal, budaya, digitalisasi, hingga pelestarian lingkungan. Namun tanpa arah kebijakan yang kuat dan keberanian mengambil langkah strategis, potensi besar Kabupaten Bogor hanya akan menjadi slogan dan wacana tanpa realisasi.
Wilayah seperti Sukamakmur dan Jonggol sebenarnya berpotensi menjadi “Puncak Baru”—lebih tertata, lebih terjangkau, dan lebih natural. Tetapi tanpa dukungan serius dalam infrastruktur, promosi, dan pemberdayaan masyarakat, kawasan-kawasan ini akan terus tertinggal dan hanya berkembang melalui inisiatif swasta tanpa arahan pemerintah.
Pariwisata Butuh Kehadiran Negara—Bukan Sekadar Wacana
Harapan masyarakat sederhana: pemerintah hadir, bukan hanya mengawasi tapi juga menggerakkan, memfasilitasi, dan memberdayakan. Tidak cukup dengan event musiman, rapat koordinasi, atau publikasi seremonial.
Yang masyarakat butuhkan adalah:
• Pembangunan akses jalan yang memadai
• Penataan kawasan wisata
• Fasilitas umum yang layak
• Bimbingan usaha bagi UMKM
• Promosi digital yang terintegrasi
• Pengawasan anggaran yang ketat dan transparan
Jika hal-hal mendasar ini saja belum mampu diwujudkan, maka sulit berharap pariwisata Kabupaten Bogor bisa melompat lebih jauh.
Penutup
Kabupaten Bogor memiliki potensi pariwisata yang luar biasa besar—namun potensi tanpa strategi hanyalah ilusi. Sudah saatnya pemerintah daerah, khususnya Disparbud, mengambil langkah lebih berani dan transparan dalam mengembangkan sektor ini. Jika tidak, Kabupaten Bogor hanya akan terus hidup di bayang-bayang kejayaan Puncak, tanpa mampu melahirkan destinasi baru yang dapat menjadi kebanggaan masyarakatnya sendiri.(F)
.