Masuk Polri Ditegaskan Gratis, Mengapa Masih Ada Dugaan “Jalur Uang” dan Janji Kelulusan?
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Penegasan Polri bahwa proses penerimaan anggota tidak dipungut biaya kembali menjadi perhatian publik, terutama di tengah munculnya cerita mengenai pihak-pihak yang diduga menawarkan jasa untuk membantu kelulusan calon anggota dengan imbalan uang.
Dalam penerimaan Polri Tahun Anggaran 2026, Polri menegaskan proses seleksi dilaksanakan dengan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Polri juga menyatakan tidak ada ruang bagi praktik percaloan maupun joki dalam proses seleksi.
Ketentuan resmi penerimaan Polri juga menegaskan bahwa proses pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya. Dalam pengumuman penerimaan Bintara dan Tamtama 2026, proses pendaftaran dan seleksi diselenggarakan melalui jajaran Polres dan Polda.
Namun, di tengah ketentuan tersebut, masyarakat masih perlu mewaspadai munculnya pihak yang mengaku mempunyai akses atau hubungan tertentu dengan institusi kepolisian dan menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah uang.
Modus yang dikhawatirkan antara lain berupa klaim dapat mengatur nilai, menjamin kelulusan, menyediakan “jalur khusus”, atau memiliki orang dalam. Polri sendiri secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak percaya terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang atau fasilitas.
Keluhan mengenai keluarga yang mengaku telah menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada pihak tertentu juga menjadi persoalan yang perlu diverifikasi secara serius. Apabila benar terjadi, persoalannya bukan hanya kerugian finansial korban, tetapi juga menyangkut penggunaan nama institusi Polri untuk kepentingan pribadi.
Karena itu, setiap klaim mengenai pembayaran ratusan juta rupiah untuk menjamin kelulusan perlu dibuktikan melalui keterangan korban, bukti transaksi, komunikasi, identitas pihak yang menerima uang, serta proses pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua kegagalan dalam seleksi dapat dikaitkan dengan praktik percaloan. Rekrutmen Polri memiliki sejumlah tahapan seleksi dan pemeriksaan yang harus dilalui peserta sesuai ketentuan. Situs resmi penerimaan Polri menyediakan informasi mengenai jadwal, alur rekrutmen, tata cara pendaftaran, serta tahapan seleksi.
Persoalan kemudian menjadi penting ketika ada seseorang yang secara aktif menawarkan “jaminan kelulusan” dengan meminta uang. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat disarankan tidak menyerahkan uang dan segera menggunakan saluran pengaduan resmi.
Polri melalui informasi resminya bahkan mengimbau masyarakat melaporkan dugaan kecurangan, termasuk adanya pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang atau fasilitas.
Dengan demikian, pesan mengenai rekrutmen gratis tidak cukup hanya berhenti pada slogan. Pengawasan terhadap proses seleksi dan penindakan terhadap pihak yang menggunakan nama Polri untuk mencari keuntungan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Bagi keluarga calon anggota, informasi tersebut juga menjadi peringatan agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat menjamin kelulusan. Apalagi jika permintaan uang disertai tekanan untuk segera membayar, menjual aset, atau berutang.
Prinsipnya jelas: proses seleksi harus mengikuti ketentuan resmi, sementara setiap dugaan percaloan harus dibuktikan dan ditindak melalui mekanisme hukum yang berlaku.(Red)