Hardiknas 2026 Jadi Momentum, Namun Kinerja Internal Disdik Bogor Dipertanyakan
BOGOR, Update Cerita Indonesia —Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas pendidikan kembali ditegaskan dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi penerus, sehingga sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Dalam pernyataannya, Rudy menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik sejak dini. Ia menyebut bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya soal kurikulum, tetapi juga menyangkut kompetensi pedagogik dan pembentukan karakter (character building) di ruang kelas.
“Peran guru harus direalisasikan secara nyata untuk menciptakan generasi unggul dan berdaya saing global,” ujarnya.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari pemerhati sosial dan pembangunan, Johnner Simanjuntak. Ia menilai arah kebijakan Bupati Bogor sudah tepat, mengingat pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan jangka panjang.
Namun demikian, Johnner juga menyampaikan kritik terhadap kondisi internal Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang dinilai belum selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Ia menyoroti dugaan kurangnya keharmonisan dan soliditas antara pimpinan dan jajaran pejabat di lingkungan dinas tersebut.
Menurutnya, indikasi lemahnya koordinasi terlihat dari tidak optimalnya pelaksanaan arahan pimpinan di tingkat internal.
Selain persoalan internal, aspek keterbukaan informasi publik juga menjadi perhatian. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, awak media mengalami kesulitan saat mencoba melakukan konfirmasi kepada sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan.
Disebutkan bahwa tidak ada pejabat yang bersedia ditemui, meskipun telah melalui prosedur administrasi, termasuk disposisi pimpinan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Sikap tersebut juga dikritisi karena dinilai tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Pers yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Dorongan Evaluasi dan Pembenahan
Atas kondisi tersebut, Johnner mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan struktur di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ia juga meminta agar pejabat yang mengisi jabatan strategis benar-benar memiliki kompetensi, integritas, serta mampu menjalankan visi dan program kepala daerah secara efektif.
Hingga berita ini disusun, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait sejumlah kritik yang disampaikan. Prinsip keberimbangan dan praduga tak bersalah tetap dikedepankan sembari menunggu klarifikasi dari pihak terkait.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa komitmen kebijakan di tingkat pimpinan perlu diiringi dengan implementasi yang solid di level teknis agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara nyata.(F)