Gempa Guncang Flores, Pemerintah Fokus Selamatkan Korban dan Pulihkan Listrik, Komunikasi hingga BBM
MANGGARAI BARAT, Update Cerita Indonesia – Pemerintah pusat memastikan penanganan dampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dipercepat. Fokus awal diarahkan pada penyelamatan korban serta pemulihan layanan dasar masyarakat, mulai dari listrik, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), logistik, hingga penanganan korban meninggal dan warga yang mengalami luka-luka.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang digelar secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Tito mengatakan, bantuan darurat menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak, khususnya warga yang berada di lokasi pengungsian.
“Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk [warga] yang luka,” ujar Tito.
Ia mengapresiasi respons cepat berbagai pihak dalam memulihkan layanan dasar, termasuk PT PLN dan operator telekomunikasi. Menurutnya, pemulihan jaringan listrik dan komunikasi sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar koordinasi penanganan bencana di lapangan.
Selain itu, pemerintah diminta mempercepat pembukaan akses jalan yang terdampak. Langkah tersebut diperlukan agar mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, serta pengerahan alat berat dapat segera dilakukan.
Pemda juga diminta melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan bantuan bagi rumah dengan kategori rusak ringan, sedang, maupun berat.
Tak hanya rumah warga, pendataan juga harus mencakup fasilitas publik dan kantor pemerintahan yang terdampak, mulai dari kantor pemerintah kabupaten hingga kantor desa dan kecamatan. Hal itu penting agar pelayanan publik tetap dapat berjalan meskipun sejumlah fasilitas mengalami kerusakan.
Dua Posko Diusulkan untuk Percepat Penanganan
Untuk mempercepat koordinasi, Tito mengusulkan pembentukan dua posko penanganan yang membagi wilayah Flores menjadi bagian barat dan timur.
“Kami sarankan kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat … Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana,” ungkapnya.
Menurut Tito, pembagian pusat koordinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pengerahan personel, bantuan, serta berbagai kebutuhan penanganan bencana ke wilayah terdampak.
Daerah dengan Fiskal Terbatas Akan Didukung
Dalam rapat tersebut, Tito turut menyoroti kondisi fiskal sejumlah daerah yang terdampak gempa. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah.
Dukungan tersebut diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat penanganan dampak bencana.
Tito menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Penanganan bencana, kata dia, harus dilakukan sesuai tahapan, mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain,” tandasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta sejumlah pejabat terkait.(Red)