Gebyar Pelayanan Publik 100 Jam Nonstop Antar Kabupaten Bogor Raih Rekor MURI
BOGOR, Update Cerita Indonesia – Di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui pelaksanaan Gebyar Pelayanan Publik Nonstop 100 Jam di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor.
Piagam penghargaan MURI tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan pelayanan publik selama 100 jam tanpa henti tersebut diinisiasi oleh DPMPTSP Kabupaten Bogor sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.
Program itu menghadirkan berbagai layanan publik secara terus-menerus selama lebih dari empat hari guna mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan perizinan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa capaian rekor MURI tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan harus menjadi momentum evaluasi dan transformasi pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
“Dari 100 jam ini harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Kantor-kantor perizinan tidak bisa beroperasi sama dengan jam kerja perangkat daerah lainnya. Karena Kabupaten Bogor merupakan wilayah penyangga ibu kota, banyak masyarakat yang baru bisa mengurus perizinan pada malam hari setelah pulang bekerja,” ujar Rudy.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor ke depan perlu mempertimbangkan kebijakan khusus terkait penambahan jam operasional layanan perizinan agar semakin mudah diakses masyarakat.
Ia juga meminta sistem pelayanan publik terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan warga agar lebih responsif dan efektif.
Selain sektor perizinan, Rudy turut menyoroti pentingnya pelayanan administrasi kependudukan sebagai hak dasar masyarakat. Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih aktif melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan.
“Administrasi kependudukan mungkin terlihat sederhana dari KTP dan KK, tetapi itu menjadi pondasi masyarakat untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, baik pendidikan maupun bantuan sosial,” tegasnya.
Melalui program pelayanan publik 100 jam nonstop tersebut, Pemkab Bogor berharap dapat menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.(JS)