Dedi Mulyadi Kritik Makna WTP: “Jalan Rusak dan Sekolah Roboh, Apa Artinya Predikat Itu?”
BOGOR, Update Cerita Indonesia – Sebanyak 746 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Formasi Tahun 2024 serta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan 28, 29, dan 31 mengikuti kegiatan Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di wilayah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penguatan aparatur sipil negara sekaligus peneguhan komitmen para PNS baru untuk menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Rangkaian acara dimulai pukul 07.30 WIB dengan persiapan peserta, dilanjutkan upacara pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji PNS pada pukul 08.00 hingga 10.00 WIB. Setelah itu, dilakukan penyerahan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) secara simbolis hingga pukul 11.00 WIB sebelum kegiatan ditutup.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pandangan kritis terkait indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang selama ini sering diukur melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Dedi, predikat WTP tidak boleh dipahami hanya sebagai keberhasilan administratif semata apabila belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“WTP bukan menjadi kebahagiaan bagi saya. Kalau itu hanya administratif. WTP tapi jalan masih rusak, WTP tapi puskesmas masih memprihatinkan, WTP tapi sekolah roboh, daya tampung SMA rendah, sekolah masih berbayar, birokrat terus berjalan ke luar negeri, apa artinya WTP,” tegas Dedi dalam pidatonya.
Ia menilai bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan ke depan harus bergeser dari sekadar kepatuhan administrasi menuju manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus menghasilkan output, outcome, dan benefit yang nyata bagi publik, bukan hanya memenuhi standar administrasi dan pelaporan keuangan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan kepada para PNS yang baru dilantik agar tidak terjebak pada pola kerja birokrasi yang hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, tetapi mampu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berdampak bagi masyarakat.
Pandangan tersebut juga memunculkan diskursus mengenai pentingnya sinkronisasi antara keberhasilan administrasi pemerintahan dengan kualitas pembangunan di lapangan. Sebab, masyarakat pada akhirnya lebih merasakan manfaat dari kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dibandingkan capaian administratif yang tidak berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Pelantikan ratusan PNS dan lulusan IPDN tersebut diharapkan menjadi momentum lahirnya aparatur yang tidak hanya taat terhadap aturan, tetapi juga memiliki orientasi kuat pada penyelesaian persoalan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat.(F)