Dedi Mulyadi Kaji Jalan Provinsi Berbayar, Kendaraan Listrik Terancam Kena Tarif Digital
BANDUNG, Update Cerita Indonesia – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji kemungkinan penerapan sistem jalan provinsi berbayar berbasis digital sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur sekaligus pengganti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik.
Wacana tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang saat ini belum dikenai PKB, namun tetap memanfaatkan fasilitas jalan milik pemerintah.
Menurut Dedi, kendaraan listrik tetap memberikan dampak terhadap kondisi jalan sehingga diperlukan formulasi kebijakan yang dinilai lebih adil bagi seluruh pengguna jalan.
“Kalau kendaraan listrik tidak membayar pajak kendaraan, sementara tetap menggunakan jalan dan ikut menyebabkan kerusakan infrastruktur, tentu perlu ada solusi pembiayaan yang relevan,” ujarnya.
Namun demikian, Dedi menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kajian itu nantinya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pakar transportasi, Dinas Perhubungan, hingga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat guna memastikan aspek hukum, teknis, dan dampak sosial ekonomi dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, konsep jalan berbayar dinilai lebih proporsional dibanding sistem pajak kendaraan saat ini. Sebab, masyarakat hanya membayar berdasarkan intensitas penggunaan jalan provinsi.
“Kalau sekarang kan kendaraan tetap bayar pajak meskipun jarang dipakai di jalan provinsi. Ke depan mungkin konsepnya bisa lebih adil sesuai penggunaan,” kata Dedi.
Selain membahas sistem pembayaran, Pemprov Jawa Barat juga menyoroti peningkatan kualitas infrastruktur apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Dedi menyebut kualitas jalan provinsi harus meningkat signifikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebanding dengan biaya yang dibayarkan.
Bahkan, ia berharap kualitas jalan provinsi nantinya dapat mendekati standar jalan tol.
Untuk mekanisme pembayaran, Pemprov Jawa Barat dikabarkan tengah mempertimbangkan teknologi digital modern tanpa sistem tap kartu seperti gerbang tol konvensional. Teknologi serupa disebut telah diterapkan di sejumlah negara sebagai bagian dari sistem transportasi cerdas berbasis elektronik.
Meski masih berupa wacana, rencana tersebut mulai memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian menilai kebijakan itu dapat menjadi solusi pembiayaan infrastruktur di era kendaraan listrik, sementara sebagian lainnya khawatir akan menambah beban biaya bagi pengguna kendaraan.(Syah)