BKPM Ungkap Potensi Investasi Rp2.000 Triliun Tidak Terealisasi di Era Jokowi, Ini Penyebabnya
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan adanya potensi investasi sebesar Rp2.000 triliun yang tidak terealisasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nilai ini tercatat sebagai unrealized investment sejak awal masa jabatan Presiden hingga akhir 2024.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa potensi investasi tersebut gagal terealisasi akibat sejumlah kendala di lapangan, mulai dari proses perizinan yang berbelit, tumpang tindih regulasi antar-kementerian, hingga iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif.
“Kami menemukan potensi investasi sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000 triliun yang belum terealisasi. Ini menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki ekosistem investasi ke depan,” ujar Todotua dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Sepanjang tahun 2024, BKPM mencatat realisasi investasi sebesar Rp1.714,2 triliun, melampaui target nasional sebesar Rp1.650 triliun. Namun, angka tersebut masih jauh dari potensi maksimal yang bisa diraih apabila hambatan birokrasi dan regulasi bisa diatasi secara tuntas.
Sebagai tindak lanjut, BKPM tengah menyiapkan langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini, salah satunya dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Kita ingin menata ulang proses investasi agar tidak lagi berbelit. Investor membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji,” tegas Todotua.
BKPM menargetkan realisasi investasi tahun 2025 bisa mencapai Rp1.900 hingga Rp2.000 triliun, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti:
• Industri manufaktur
• Energi terbarukan
• Hilirisasi mineral
• Transformasi digital
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk:
• Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
• Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
• Menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara
BKPM menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan inklusif demi mewujudkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia.(Syah)