Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun, Sekolah Negeri Gratis 2027 Belum Dapat Pagu Tambahan
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Pemerintah menyiapkan belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar sekitar Rp4.106,26 triliun. Di tengah besarnya postur belanja tersebut, program sekolah negeri gratis yang direncanakan mencakup pendidikan dasar hingga perguruan tinggi belum memperoleh tambahan anggaran khusus di luar alokasi pendidikan yang telah tersedia.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dalam RAPBN 2027. Pemerintah saat ini masih menyusun desain besar atau grand design pendidikan untuk menentukan bagaimana program sekolah negeri gratis tersebut akan dilaksanakan.
“Jadi tetap yang ada di RAPBN, kemarin kan sudah ditetapkan untuk 2027. Tinggal bagaimana mendesainnya gimana,” kata Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Suahasil menjelaskan, pemerintah tengah menyusun gambaran besar ekosistem pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, penyusunan desain tersebut juga akan memperhitungkan berbagai program pendidikan yang telah berjalan. Di antaranya Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, sekolah terintegrasi, serta program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp824 triliun untuk 2027. Anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen pemerintahan, termasuk pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah melalui APBD.
“Pendidikan itu ada pusat, ada APBD, ada kementerian-kementerian lain,” ujar Suahasil.
Dengan struktur tersebut, pemerintah masih melakukan penataan dan evaluasi untuk menentukan penggunaan anggaran pendidikan yang sudah tersedia agar dapat mendukung kebijakan sekolah negeri gratis.
Suahasil belum memerinci berapa besar anggaran yang nantinya secara khusus dialokasikan untuk program tersebut. Ia juga belum memastikan apakah implementasinya akan membutuhkan realokasi anggaran dari program pendidikan lainnya.
Pemerintah sebelumnya telah menyepakati pembahasan RUU APBN 2027 untuk dilanjutkan ke rapat paripurna DPR. Pada 24 September 2026, pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke pembicaraan tingkat kedua pada 29 September 2026.
Dengan demikian, besaran final serta mekanisme pembiayaan program sekolah negeri gratis masih bergantung pada desain kebijakan yang sedang disusun pemerintah. Pernyataan mengenai tidak adanya tambahan anggaran khusus saat ini merujuk pada penggunaan alokasi pendidikan yang sudah terdapat dalam RAPBN 2027, bukan berarti pemerintah telah menetapkan secara final seluruh rincian pembiayaan program tersebut.(Red)