Bedah Rumah Sulut Dapat 10.800 Unit, Tapi Baru 224 Rampung: Solar hingga Tenaga Kerja Jadi Sorotan
SULAWESI UTARA, Update Cerita Indonesia – Besarnya alokasi Program Bedah Rumah tahun 2026 belum sepenuhnya berbanding lurus dengan progres pembangunan di lapangan. Persoalan akses, distribusi material, ketersediaan bahan bakar hingga keterbatasan tenaga terampil masih menjadi sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk mencari solusi atas berbagai hambatan tersebut agar target pembangunan dapat diselesaikan.
Di Sulawesi Utara, misalnya, kelangkaan solar selama sekitar tiga bulan disebut turut menghambat distribusi material menuju sejumlah lokasi pembangunan. Kondisi geografis wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan tenaga kerja terampil dinilai masih terbatas.
Padahal, alokasi Program Bedah Rumah di Sulawesi Utara pada 2026 mencapai 10.800 unit, meningkat signifikan dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 747 unit. Namun hingga September 2026, penyelesaian 100 persen baru tercatat pada 224 unit.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran dan target pembangunan belum otomatis menyelesaikan persoalan teknis di lapangan. Distribusi material, transportasi, tenaga kerja, pembiayaan dan ketersediaan bahan bakar menjadi faktor yang perlu segera ditangani agar program tidak berhenti pada angka perencanaan.
Maruarar menegaskan bahwa pemerintah perlu menggunakan data dan fakta yang sama sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurutnya, kepala balai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki ukuran serta data yang selaras untuk mengetahui persoalan di lapangan secara cepat.
“Bekerja basisnya data dan fakta. Antara kepala balai, pusat, dan pemda harus punya ukuran dan data yang sama,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).
Pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan distribusi material, transportasi, tenaga kerja, pembiayaan hingga bahan bakar. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci agar target pembangunan tidak hanya tercatat dalam dokumen alokasi, tetapi benar-benar diwujudkan menjadi hunian yang lebih layak bagi masyarakat.
Dengan alokasi yang meningkat tajam, perhatian kini tertuju pada kemampuan pemerintah memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan logistik seperti Sulawesi Utara.(Red)