Antrean BBM di Pekanbaru hingga Bermalam, PMII Pertanyakan: Pasokan Naik 27 Persen, Mengapa Warga Masih Kesulitan?
PEKANBARU — Update Cerita Indonesia — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pekanbaru dan sejumlah wilayah di Riau menjadi sorotan. Sejumlah pengendara dilaporkan harus mengantre berjam-jam, bahkan hingga bermalam, untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Sekretaris PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru, Gusti Pardamean. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Riau bersama Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat.
Menurut Gusti, antrean panjang tidak seharusnya dianggap sebagai kondisi yang normal. Pemerintah dan Pertamina, kata dia, perlu memastikan distribusi BBM berjalan tepat sasaran serta pasokan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Pertama, pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Kedua, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau,” ujar Gusti, Selasa (15/9/2026).
Ia meminta pengawasan dilakukan secara berkala terhadap distribusi BBM di SPBU, mulai dari alokasi hingga penyaluran kepada konsumen. Apabila terdapat persoalan terkait pasokan maupun alokasi, menurutnya, Pemprov Riau perlu segera berkoordinasi dengan Pertamina, mitra Pertamina, serta pemerintah pusat.
“Pemprov Riau harus segera duduk bersama Pertamina dan pemerintah pusat untuk mencari solusi jika memang terdapat persoalan pada alokasi maupun pasokan BBM,” katanya.
Gusti juga menyoroti laporan mengenai masyarakat yang telah mengantre dalam waktu lama tetapi tidak mendapatkan BBM ketika tiba giliran mengisi karena stok disebut telah habis.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut benar terjadi secara berulang, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan panjangnya antrean, tetapi juga menyangkut kepastian pelayanan dan efektivitas tata kelola distribusi.
“Ada masyarakat yang rela berjam-jam mengantre, menahan panas dan lelah, demi mendapatkan BBM. Namun ketika tiba giliran mengisi, justru mendapat informasi bahwa BBM telah habis. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas waktu, tenaga, dan kerugian masyarakat yang terbuang?” ujar Gusti.
Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh dirugikan akibat persoalan distribusi yang belum terselesaikan.
“Antrean panjang bukan sekadar pemandangan. Ini adalah alarm bahwa ada persoalan yang harus segera dibenahi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan energi yang mudah, cepat, dan adil,” tegasnya.
Gusti turut mempertanyakan kondisi tersebut dengan mengaitkannya pada posisi Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas. Menurut dia, kondisi antrean BBM yang panjang menimbulkan pertanyaan publik mengenai kesesuaian antara ketersediaan sumber daya daerah dan pelayanan BBM yang diterima masyarakat.
“Semua sama-sama tahu Riau dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya minyak. Namun ironis, masyarakatnya justru harus berjuang mendapatkan BBM dan mengantre berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar,” ujarnya.
Ia meminta kondisi tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut dan menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
“Sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan? Daerah kaya minyak, tetapi rakyatnya kesulitan mendapatkan BBM. Pertamina dan pemerintah harus berbenah. Jangan biarkan antrean panjang menjadi pemandangan yang dianggap biasa,” lanjutnya.
PC PMII Kota Pekanbaru juga menyoroti keterangan Sales Area Manager Riau Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Wilson Eddi Wijaya, yang sebelumnya dikutip media Sinurberita.com mengenai peningkatan pasokan BBM untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan masyarakat.
Dalam keterangan tersebut, Wilson disebut menyampaikan bahwa pasokan BBM pada Agustus hingga September 2026 meningkat lebih dari 27 persen dibandingkan rata-rata pasokan pada April 2026.
Namun, Gusti meminta angka peningkatan pasokan tersebut dapat dijelaskan secara transparan dan dikaitkan dengan kondisi faktual di lapangan.
“Kalau pasokan sudah ditingkatkan, tetapi masyarakat masih harus mengantre panjang bahkan sampai bermalam, tentu ada persoalan yang harus dijelaskan dan dievaluasi. Jangan sampai masyarakat hanya menerima angka peningkatan pasokan, sementara kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” katanya.
Ia meminta Pertamina menyampaikan informasi secara terbuka mengenai penyebab antrean, wilayah yang terdampak, kondisi pasokan, serta langkah dan target normalisasi pelayanan. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terdorong melakukan pembelian berlebihan yang berpotensi memperburuk situasi.
PC PMII Kota Pekanbaru mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Pemprov Riau segera melakukan evaluasi, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan pelayanan di SPBU berjalan sesuai ketentuan.
Gusti menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan persoalan antrean BBM di Pekanbaru dan wilayah Riau.
“Jangan biarkan masyarakat terus mengantre dalam ketidakpastian. BBM merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pemerintah dan Pertamina harus hadir memberikan kepastian, bukan sekadar memberikan penjelasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam pemantauan ditemukan dugaan maladministrasi atau persoalan lain yang berpotensi merugikan masyarakat, PC PMII Kota Pekanbaru akan mempertimbangkan langkah advokasi, termasuk aksi demonstrasi, serta mendorong tindakan korektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang kami tuntut sederhana: masyarakat jangan dirugikan. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan BBM tersedia, distribusinya tepat, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara adil,” pungkas Gusti.(Red)