Anggaran Rp75 Miliar untuk Smart TV di Sekolah: Pengadaan Mahal Disorot, Ada Apa dengan Disdik Bogor?
BOGOR, Update Cerita Indonesia –
Pengadaan Smart TV untuk sekolah dasar dan menengah (SD-SMP) di Kabupaten Bogor menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pemerhati sosial dan pembangunan Kabupaten Bogor, Johner Simanjuntak, angkat bicara terkait proyek pengadaan alat elektronik senilai Rp75 miliar dari APBD tahun 2024 tersebut, yang dinilai sarat kejanggalan.
Kepada awak media, Rabu (17/9/2025), Johner mengungkapkan bahwa proyek tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi cerdas yang siap bersaing secara global.
“Itulah alasan Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sebesar Rp75 miliar,” ujarnya.
Namun, menurut Johner, dari data yang ia terima, sebanyak 297 unit Smart TV telah dibagikan ke tingkat SD dengan harga satuan mencapai Rp184 juta per unit, menggunakan merk RO Comp 75 Inch, dengan total anggaran mencapai Rp55 miliar lebih.
Sementara itu, untuk tingkat SMP, digunakan merk Ice Board 86 Inch, dengan harga Rp225 juta per unit, yang menyedot anggaran sekitar Rp20 miliar lebih.
“Harga per unitnya terlalu mahal. Banyak pihak menyoroti ini. Di pasaran, masih banyak perangkat serupa dengan harga lebih murah namun kualitas tetap terjaga,” kata Johner.
Indikasi Permainan dan Kurangnya Transparansi
Sorotan tak hanya datang dari kalangan pemerhati. Center Budget for Analyst (CBA) melalui Direktur Eksekutifnya, Ucok Sky Khadafi, juga menyampaikan kritik keras.
Ucok menyebut, harga yang tidak wajar dan tidak meratanya distribusi Smart TV menimbulkan dugaan adanya indikasi permainan dalam proses pengadaan, bahkan bisa mengarah pada tindakan korupsi. Ia menilai proyek ini terkesan dipaksakan, tanpa kajian teknis dan kebutuhan yang matang.
“Ada sekolah yang belum mendapat perangkat ini sama sekali. Ini berpotensi menimbulkan diskriminasi akses pendidikan digital,” tegas Ucok.
Lebih ironis lagi, lanjut Johner, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terkesan tertutup. Hingga saat ini, tidak ada pejabat yang bersedia memberikan klarifikasi meski sudah berulang kali dihubungi dan didatangi awak media.
“Kami pertanyakan, kenapa kelanjutan pengadaan tahun 2025 ini tidak berjalan? Apakah karena alasan efisiensi atau karena masalah sebelumnya belum tuntas?” imbuh Johner.
Pertanyaan Publik yang Perlu Jawaban Pemerintah
Muncul sejumlah pertanyaan dari publik yang hingga kini belum terjawab:
1. Apakah benar Smart TV mampu meningkatkan kecerdasan siswa secara signifikan?
2. Bagaimana nasib siswa di sekolah yang belum menerima perangkat ini?
3. Kenapa harga pengadaan sangat mahal dibandingkan harga pasar?
4. Mengapa tidak ada keterbukaan dari Dinas Pendidikan mengenai kelanjutan program ini?
Pengadaan Smart TV yang semestinya menjadi langkah modernisasi pendidikan, kini justru berubah menjadi polemik yang memunculkan krisis kepercayaan terhadap lembaga pendidikan daerah.
“Pemerintah seharusnya transparan, menjelaskan hasil evaluasi penggunaan Smart TV dan menjawab apakah benar alat ini berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Tanpa itu, publik akan terus curiga,” tutup Johner.(F)