Anggaran Furnitur Istana Wapres IKN Rp33,3 Miliar Disorot, CBA Minta Transparansi Pengadaan
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Sorotan terhadap anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara kembali mencuat. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti anggaran furnitur untuk Kantor Istana Wakil Presiden di IKN yang disebut mencapai Rp33,3 miliar pada tahun 2026.
Nilai tersebut menjadi perhatian publik setelah dibandingkan dengan anggaran furnitur dan perlengkapan ibadah untuk Masjid Negara IKN yang disebut sekitar Rp1,8 miliar.
Perbandingan angka itu memicu diskusi di tengah masyarakat terkait prioritas penggunaan anggaran negara, khususnya di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah pada berbagai sektor.
Menurut Uchok, pemerintah perlu membuka rincian kebutuhan, spesifikasi barang, hingga dasar perhitungan anggaran secara transparan agar publik dapat memahami alasan besarnya nilai pengadaan tersebut.
“Publik berhak mengetahui rincian penggunaan anggaran negara, termasuk spesifikasi dan kebutuhan pengadaan furnitur di lingkungan Istana Wakil Presiden,” ujarnya dalam keterangannya.
Sorotan terhadap proyek pembangunan IKN sendiri sebelumnya juga kerap muncul, terutama terkait efektivitas penggunaan APBN, skala prioritas pembangunan, serta dampak ekonomi yang diharapkan dari proyek strategis nasional tersebut.
Meski demikian, pemerintah hingga kini tetap melanjutkan pembangunan IKN sebagai bagian dari agenda strategis nasional untuk pemerataan pembangunan dan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi terkait rincian spesifikasi maupun komponen pengadaan furnitur yang menjadi sorotan tersebut.(Syah)