Ancaman Aksi Sepekan Penuh, Mahasiswa Minta Pokir DPRD Dikembalikan ke Mandat Rakyat
BOGOR, Update Cerita Indonesia – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Pemerintahan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (5/1/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik terhadap rencana pengadaan videotron, mikrofon, dan sistem tata suara (sound system) oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp100–120 miliar melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun Anggaran 2026.
Dalam aksi tersebut, RMB menyatakan secara tegas menolak rencana pengadaan yang dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak berpihak pada kebutuhan strategis masyarakat Kabupaten Bogor.
“Pengadaan videotron dan sound system ini kami nilai tidak mendesak dan tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Ini bukan prioritas publik,” tegas Ketua RMB, Mahdi, di hadapan massa aksi.
Mahdi menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata besarnya anggaran, melainkan arah kebijakan penganggaran yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan dan kebermanfaatan publik. Menurutnya, Pokir DPRD seharusnya menjadi sarana penyaluran aspirasi rakyat, bukan justru melahirkan program yang bersifat simbolik dan minim dampak langsung.
“Ketika anggaran ratusan miliar dialokasikan untuk proyek yang tidak menyentuh kebutuhan dasar, maka wajar jika publik mempertanyakan keberpihakan kebijakan tersebut,” ujarnya.
RMB menilai bahwa Kabupaten Bogor masih menghadapi persoalan mendasar, khususnya di sektor olahraga, seperti lemahnya pembinaan atlet, minimnya kesejahteraan atlet, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Mahasiswa menegaskan bahwa pembangunan prestasi olahraga tidak dapat dicapai melalui proyek-proyek seremonial, melainkan melalui investasi jangka panjang yang menyentuh langsung kebutuhan atlet.
Selain itu, RMB juga menyoroti kebutuhan publik lain yang dinilai jauh lebih mendesak, seperti penerangan jalan umum di wilayah pelosok, peningkatan infrastruktur pendidikan, penyediaan mebel sekolah, serta pemenuhan alat kesehatan di puskesmas yang hingga kini masih mengalami keterbatasan.
“Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki dampak langsung terhadap keamanan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat. Itu yang seharusnya menjadi prioritas anggaran,” kata Mahdi.
Dalam pernyataan sikapnya, RMB menyampaikan ultimatum kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD. Mereka mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap rencana pengadaan videotron, mikrofon, dan sound system melalui Pokir DPRD yang dilaksanakan oleh Dispora.
RMB juga menuntut pembatalan pengadaan tersebut serta pengalihan anggaran ke sektor yang dinilai lebih mendesak dan berpihak pada kepentingan publik, seperti pembinaan dan kesejahteraan atlet, sarana olahraga, penerangan jalan umum, infrastruktur pendidikan, serta layanan kesehatan dasar.
Selain kepada pemerintah daerah dan DPRD, RMB meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap rencana pengadaan tersebut guna memastikan tidak adanya potensi penyimpangan, konflik kepentingan, maupun pelanggaran hukum.
Mahdi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Ia juga menyampaikan ancaman aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Jika tuntutan kami tidak direspons, kami akan melakukan aksi lanjutan pada pekan depan dan berlangsung selama satu minggu penuh sampai ada kejelasan kebijakan,” pungkasnya.(F)